Rp 350 Miliar untuk Jalan Perbatasan Kalimantan

ilustrasi TBN.com

ilustrasi TBN.com

JakartaTBN.com : Kementerian Pekerjaan Umum akan mengucurkan tambahan dana sebesar Rp 350 miliar untuk jalan paralel perbatasan di Kalimantan. Dana ini berasal dari sisa anggaran lebih tahun 2011. “Kawasan perbatasan darat Kalimantan ini diperlukan untuk akses ekonomi dan keamanan,” kata Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Djoko Muryanto, dalam diskusi dengan wartawan di Jakarta, Kamis, 10 Mei 2012.

Jalan paralel perbatasan Kalimantan ini akan memiliki panjang 1.755 kilometer. Jalan ini terdiri dari lima ruas jalan yang menghubungkan Pontianak dengan lima Kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sintang.

Djoko mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pelelangan sambil menunggu keluarnya daftar isian penggunaan anggaran (DIPA). Total kebutuhan dana untuk penyelesaian pembangunan jalan ini diperkirakan mencapai Rp 7,7 triliun.

Sumber : TEMPO.Co

Iklan

Gamawan: Pintu Perbatasan Kita Bak Pangkalan Ojek

MendagriKupangTBN.com : Menteri Dalam Negeri Gamawan Fazui menyebut kondisi pintu-pintu masuk Indonesia di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste memprihatinkan.

“Gapura perbatasan Indonesia dengan negara tetangga tidak jelas, sudah seperti tempat parkir ojek,” kata Gamawan saat membuka rapat kerja para Bupati se-Nusa Tenggara Timur di Kupang, Kamis, 27 September 2012.

Gamawan pun menunjukkan beberapa foto gapura batas negara yang memprihatinkan, seperti gapura batas negara di Sota, Merauke, Papua. Paling memprihatinkan adalah gapura pintu gerbang perbatasan di Desa Temanjuk Paloh, Sambas, Kalimantan Barat, yang dinilainya bak pangkalan ojek. “Ini kondisi gapura kita yang sudah seperti tempat parkir ojek, karena banyak motor di pintu perbatasan itu,” kata dia.

Selain gapura, pembangunan infrastruktur pun dinilai tidak sepadan dengan pembangunan di negara tetangga, seperti perumahan penduduk di Kalimantan Barat yang dibandingkan dengan rumah penduduk di Serawak, Malaysia.

Infrastuktur jalan yang masih bertanah kalau jauh dibandingkan kondisi jalan negara tetangga yang mulus. Belum lagi pembangunan sarana pendidikan, pilar perbatasan, pasar perbatasan, dan lainnya. “Lihat saja, foto warga Indonesia yang berjalan kaki menuju Malaysia untuk menjual hasil bumi,” kata dia.

Karena itu, Mendagri mengumpulkan 23 Kementrian dan lembaga untuk mengalokasikan dana guna percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, termasuk wilayah perbatasan dengan Belu dan Timor Leste. “Untuk Belu telah dialokasikan dana sebesar Rp 825 miliar,” kata dia.

Dari jumlah dana itu, kata Gamawan, salah satunya untuk pembangunan gapura lintas batas di Motamasin, Kecamatan Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Belu. “Jadi, diharapkan pembangunan gapura ini bisa setara dengan gapura yang dibangun Timor Leste,” kata dia.

Sumber : Tempo.co

Tari Perang di Perbatasan

dayak-5

Malinau-TBN.com : Ratusan pemuka adat suku Dayak Kenyah berkumpul dan bermusyawarah di balai adat di Desa Long Nawang, Malinau, Kalimantan Timur, yang hanya berjarak sekitar 50 kilometer dari perbatasan Serawak, Malaysia. Mereka berkumpul untuk membicarakan adat istiadat dan budaya Dayak Kenyah, termasuk tarian perang yang merupakan warisan leluhurnya.

Di depan balai adat tersebut, terdengar lantunan musik khas mengiringi para penari “gerak sama” yang diperagakan kaum perempuan. Tari tersebut sebagai sambutan bagi para ksatria yang pulang dari medan perang. Ketika musik bass dan gendang (sampek) semakin dikencangkan, para ksatria tersebut berteriak kencang dan mulai ikut menari. Para kesatria tersebut menari tarian perang lengkap dengan pakaian perang, seperti hiasan rompi bulu kambing (sebunung), perisai (klempit), celana terbuat dari kulit (abet), hiasan kepala (bluko), pedang, dan gelang di pangkal lengan (seleng).

dayak-2

Para kesatria menari mengelilingi para kesatria lainnya yang sedang beradu ketangkasan perang dan yang kalah akan mundur digantikan kesatria lainnya. Tari perang merupakan gambaran cara berperang para leluhur. Tarian tersebut dilakukan satu tahun sekali dengan mengumpulkan seluruh pemuka adat dari seluruh Kaltim, mulai dari kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, dan Sungai Boh. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya dan menjaga persatuan suku Dayak Kenyah, khususnya persatuan Indonesia.

dayak-3

Suku Dayak Kenyah di daerah tersebut merupakan garda terdepan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mereka adalah halaman depan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Mungkin tarian perang tersebut hanya tradisi dan budaya leluhur, tapi itu menandakan bahwa mereka selalu siap mempertahankan NKRI meski 90 persen bahan makanan pokok mereka disuplai dari Malaysia.

Sumber : Antara   [http://www.antarafoto.com]

Sail Komodo 2013

sail_komodo logoKUPANG – TBN.com : Kegiatan Sail Komodo 2013 yang sedianya akan digelar pada September 2013 nanti, bertujuan untuk mempromosikan obyek wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ke mancanegara.

Untuk menunjang kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan memberikan dana hibah sebesar Rp 50 juta bagi 100 desa wisata di wilayah NTT yang dilalui peserta Sail Komodo dari berbagai negara di dunia.

Menurut  Gubernur NTT Frans Lebu Raya dana itu akan digunakan untuk mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana demi suksesnya Sail Komodo pada September 2013 mendatang.

Dampak positif yang diharapkan dari Sail Komodo menurut Kepala Bidang Humas Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTT, Welly Pah

“Salah satu dampak yang diharapkan dari pelaksanaan Sail Komodo 2013 adalah mempromosikan destinasi wisata NTT ke seluruh penjuru dunia sehingga dapat memperkuat potensi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata di Kupang, Selasa (13/11/2012).

Untuk menunjang kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT kini sedang mengembangkan semua potensi wisata agar mampu menarik minat wisatawan ke NTT, agar dapat memperkuat potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan bertambahnya kesempatan kerja, khususnya di bidang kelautan, perikanan, pariwisata dan transportasi.

“Dengan demikian Sail Komodo bermanfaat bagi percepatan pembangunan di NTT dan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga, serta membuka peluang pengembangan usaha pada setiap destinasi wisata,” kata Welly Pah.

Pemerintah pusat awalnya meragukan pelaksanaan Sail Komodo 2013 dilaksanakan di NTT, karena acaranya cukup padat dan memakan waktu cukup lama. Namun, setelah mendapat penjelasan dari Gubernur NTT, Frans Lebu Raya bahwa NTT hampir setiap tahun menerima peserta Sail Indonesia yang merupakan pintu masuk para pelaut, akhirnya Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyetujui pelaksanaan Sail Komodo 2013 ini.

SAIL-KOMODO-2013“Sudah disepakati bahwa pada tahun 2013 ini hanya ada Sail Komodo di NTT, sehingga provinsi lain tidak boleh lagi membuat kegiatan sail agar kegiatan Sail Komodo semakin fokus dan bisa sukses dilaksanakan,” katanya.

Rute perjalanan Sail Komodo 2013 adalah Kota Kupang sebagai pintu masuk dengan lokasi kunjungan Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Ngada, Sikka, Ende dan Lembata serta Manggarai Barat sebagai pusat kegiatan Sail Komodo 2013.

Sementara destinasi baru Sail Komodo 2013 yakni Atapupu di Kabupaten Belu, Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Diagendakan penerimaan peserta Sail Komodo 2013 di Kupang oleh Wapres Boediono dan kota-kota yang menjadi tujuan peserta Sail Komodo akan diterima oleh menteri, dirjen atau bupati setempat. Sedangkan acara puncak pembukaan Sail Komodo 2013 dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemerintah Provinsi NTT mengusulkan kepada pemerintah pusat dana sebesar Rp 3,7 triliun untuk persiapan dan pelaksanaan Sail Komodo 2013. Dana sebesar itu akan digunakan untuk pembenahan sarana dan prasarana infrastruktur dan obyek wisata untuk menyambut kegiatan Sail Komodo 2013.

(dari berbagai sumber)

10 Mahasiswa Unsoed Ngabdi di Perbatasan RI-Papua Nugini

ImageJAKARTA – Ketika mendengar istilah kuliah kerja nyata (KKN), kita akan terbayang suasana seru hidup di desa dengan fasilitas seadanya. Selama sekira dua bulan, kita juga akan belajar banyak hal dari kehidupan bermasyarakat di desa.

Nah, gambaran itulah yang akan dijalani sepuluh mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Jawa Tengah, sepanjang Januari-Februari 2013 ini. Bedanya, mereka akan menjalani KKN di daerah perbatasan Republik Indonesia dengan negara Papua Nugini. Dalam program KKN Pos Pemberdayaan Keluarga (KKN-Posdaya) ini, mahasiswa Fakultas Hukum Unsoed, M Iqbal, dkk. akan tinggal di Kampung Wasur, Yangandur dan Tomer, Merauke.

Bersama mahasiswa dari Universitas Musamus (Merauke), kelompok KKN-Posdaya Unsoed tersebut akan mengembangkan potensi masyarakat di sana. Beberapa program yang sudah mereka siapkan di antaranya pengembangan budidaya ubi jalar, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta perkenalan pilar pemberdayaan keluarga, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup. Demikian seperti dilansir situs Undip, Kamis (17/1/2013).

Iqbal mengaku, tidak khawatir meski ditempatkan di daerah perbatasan negara. “Kami tak sabar untuk segera berangkat dan kami sangat berharap kami benar-benar ditempatkan di wilayah perbatasan sebab perbatasan adalah etalase negara kita yang harus dibangun dan diberdayakan,” ujar Iqbal.

Pada KKN-POsdaya periode Januari-Februari 2013, Unsoed memberangkatkan 1.760 mahasiswa ke berbagai daerah di Tanah Air. Menurut Rektor Unsoed Prof. Edy Yuwono, Ph.D, fokus KKN-Posdaya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan dalam mencapai kedaulatan, kesejahteraan, kemandirian dengan menjadikan keluarga sebagai sumbu kegiatan.

“Kesadaran akan pentingnya perbaikan empat pilar posdaya, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup merupakan fundamental dari perubahan menuju peningkatan taraf hidup secara keseluruhan,” ujar Edy.(http://zonadamai.wordpress.com/2013/01/17/10-mahasiswa-unsoed-ngabdi-di-perbatasan-ri-papua-nugini-2/)