Perbatasan RI-Malaysia

JakartaTBN.com : Wilayah perbatasan Indonesia hingga kini masih menyandang berbagai masalah yang jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak buruk pada keutuhan NKRI. Komite I DPD RI yang salah satu tugasnya menangani masalah di wilayah perbatasan menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) guna membahas pengelolaan di wilayah perbatasan secara lebih mendalam. Rapat yang berlangsung di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa (19/02/2013) tersebut dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Alirman Sori.

Dalam paparannya, Ketua BNPP, Gamawan Fauzi mengakui bahwa masih ada beberapa permasalahan utama pengelolaan perbatasan negara yang perlu segera diselesaikan. Di antara permasalahan tersebut adalah segmen batas negara wilayah darat dan laut yang masih belum tuntas dan kawasan perbatasan yang belum sepenuhnya aman. “Masih sering terjadi kasus pelangagran batas negara yang berpotensi merugikan negara,” terang Gamawan Fauzi yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri ini.

Lebih lanjut Gamawan mengungkapkan paradigma lama pengelolaan perbatasan negara yang harus segera diubah dengan paradigma yang baru. “Selama ini perbatasan hanya dilihat sebagai wilayah yang harus dipertahankan secara militeristik, padahal NKRI adalah entitas yang harus dilindungi secara utuh,” Gamawan menegaskan.

Perbatasan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Gamawan, BNPP yang mempunyai visi mewujudkan kawasan perbatasan negara yang aman, tertib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan NKRI ini telah berupaya menyusun kebijakan pengelolaan perbatasan negara dengan harapan dapat memajukan wilayah perbatasan.

Terdapat lima agenda utama pengelolaan perbatasan yang telah dicanangkan oleh BNPP berdasarkan Peraturan BNPP No. 2 Tahun 2011 tentang Rinduk 2011-2014. Agenda pertama adalah penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah negara diikuti oleh peningkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum. Agenda yang selanjutnya adalah pengembangan ekonomi kawasan; peningkatan pelayanan sosial dasar masyarakat; serta penguatan kapasitas kelembagaan pengelola perbatasan negara.

Namun, pengelolaan perbatasan tentunya bukan perkara yang mudah, ditambah dengan adanya 92 pulau kecil terluar yang beberapa diantaranya membutuhkan perhatian khusus. Karenanya, Ketua BNPP berharap agara pembangunan wilayah perbatasan mendapat perhatian yang lebih, bahkan harus menjadi prioritas. “Pembangunan wilayah perbatasan harus kita jadikan sebagai prioritas nasional,” ujarnya. [dpd.go.id]

Iklan

Pekerja Asing di Perbatasan Harus Ditertibkan

Pekerja Asing di Perbatasan Harus Ditertibkan

Perbatasan RI-Malaysia

PONTIANAKTBN.com :  Pekerja asing di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Negara Bagian Sarawak, Malaysia, harus ditertibkan. Ada indikasi, mereka tidak menggunakan dokumen resmi.

Menurut anggota Komisi D DPRD Kalbar Martinus Sudarno, penertiban itu mendesak dilakukan. “Kalau hal demikian yang terjadi pada pekerja Indonesia di Sarawak, pasti sudah dikejar-kejar dan kemudian ditangkap,” kata Martinus, Selasa (19/2/2013).

Martinus menjelaskan, ada banyak pengusaha asal Malaysia yang membuka perkebunan kelapa sawit di Kalbar. Sebagian ada di wilayah perbatasan, dan pekerjanya juga berasal dari Malaysia.

“Jangan sampai, negara tetangga bersikap keras kepada tenaga kerja Indonesia, tetapi kita bersikap lunak terhadap pekerja mereka yang tak menggunakan dokumen resmi. Seolah-olah, dengan bangga kita menyambut mereka. Itu jangan sampai terjadi sehingga penertiban pekerja asing itu harus dilakukan,” kata Martinus. [KOMPAS.com]

Ja’i, Tarian Massal dari Perbatasan Timur Indonesia, Pecahkan Rekor MURI

136112782519040567

8 ribu Masyarakat NTT se Jabodetabek larut dalam irama Ja’i massal di arena PRJ Sabtu (16/2/2013)

*) Konon asalnya dari India

 

Sabtu, 16 Februari 2013 anak-anak Nusa Tenggara Timur (NTT) perantauan di Pulau Jawa untuk pertama kalinya menggelar pesta rakyat dan karnaval budaya NTT di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ). Tidak kurang dari 10 ribu orang NTT se Jabodetabek, Bandung, dan Banten memenuhi semua sisi dan sudut PRJ.

Mereka tampil dalam pakaian dan assesoris khas daerah masing-masing, sehingga menjadikan Arena PRJ bagaikan lapangan terbuka di kota Kupang (Ibukota NTT). Semua usia dan lapisan campur baur menjadi satu, dalam kecerian dan sukacita bersama. Bahkan ada yang menjadikannya ajang reuni, karena sudah lama tak saling jumpa.

13611625501983209960

Makan bersama sebelum dan setelah Ja’i

Suasana penuh sukacita itu mereka satukan dalam ekspresi budaya daerah mereka masing-masing dengan berbagai bentuk. Mengenakan kostum dan assesoris daerah, membawa makanan khas untuk dinikmati bersama, membawakan tari dan lagu di atas panggung kehormatan, membawa hasil kerajinan tangan, tenunan dan lain sebagainya. Yang tak kalah penting adalah berbagi cerita tentang perkembangan kampung halaman masing-masing untuk membangkitkan rasa rindu pulang kampung.

Acara dengan tema “NTT Memanggil” itu digelar untuk merayakan HUT ke-54 Provinsi NTT sekaligus mempromosikan Sail Komodo-2013.

13611621881529191738

anggota Tim Pemandu Ja’i Massal

Provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste ini tercatat sebagai provinsi dengan pulau terbanyak di dunia yaitu 566 pulau yang berjajar antara 80-120 derajat LS dan 1180-1250 Bujur Timur. Di antaranya adalah Flores, Sumba, Timor dan Alor. Karenanya NTT sering disebut sebagai Flobamora (singkatan dari Flores, Sumba, Timor dan Alor).

Jumlah ratusan pulau besar dan kecil itu sekaligus mengisyaratkan bahwa di sana ada sejuta kekayaan budaya yang belum banyak diketahui publik. Kazanah budaya yang masih ‘terpendam’ itu sebagian kecilnya telah ditampilkan di atas panggung di arena PRJ disaksikan tamu kehormatan Gubernur DKI Jakarta Jokowi didampingi Gubernur dan Wagub NTT. Kehadiran Jokowi untuk memenuhi harapan warga NTT yang menginginkan agar Jakarta menjadi etalase promosi wisata budaya NTT ke mancanegara.

 

Rekor MURI

Sukacita anak-anak 566 Pulau itu kemudian membuncah dalam satu tarian massal, yaitu JA’I. Museum Rekor Indonesia (MURI) yang hadir dalam acara itu mencatat Ja’i massal tanggal 16 Februari 2013 itu telah memecahkan rekor nasional dengan jumlah massa 8 ribu orang.

Pemecahan Rekor Muri Jai Massal

Pemberian Piagam Rekor MURI kepada Ketua FKM Flobamora dan Kepala Perwakilan NTT di Jakarta

Tarian daerah khas Bajawa dari Pulau Flores ini sudah sangat populer di kalangan masyarakat NTT diaspora, baik di dalam maupun di luar negeri. Sekitar delapan ribu orang seakan terhipnotis larut dalam keseragaman gerakan JA’I penuh energi asal kabupaten Ngada ini. Konon, tarian massal ini asal-usulnya dari India yang pada abad pertengahan dibawa para eksodus India ke Flores, NTT. Tak heran kalau Ja’i khas Bajawa ini mirip dan sebangun dengan satu jenis tarian populer di India bernama Ja’i Ho.

http://www.youtube.com/watch?v=HxofohmohJY

Kemiripannya terletak pada kharakter dasar tarian itu sendiri, yakni sebagai tarian massal atau tarian komunal (bukan aksi individu). Artinya, semakin banyak orang yang ikut menari (Ja’i), semakin nikmat dan indah Ja’i itu ditonton. Karena itu tarian ini hanya cocok bagi masyarakat komunal (lawan dari masyarakat individual) yang menjadi ciri khas masyarakat NTT kebanyakan.

Kemiripan lainnya adalah keajegan ragam gerakannya. Sedikit ragamnya namun dilakukan berulang-kali mengikuti irama lagunya yang khas atau gong-gendang yang mengiringinya. Simple ragamnya namun kaya energinya. Dilakukan penuh rasa, sepenuh jiwa, sembari merengkuh dan melepaskan energi.

Barangkali inilah salah satu pertimbangan MURI mengapa Ja’i dipilih masuk rekor. Tidak saja karena jumlah massa terbanyak, tetapi juga suasana sukacita yang dihasilkan dari energi ja’i, serta penyebarannya hingga ke berbagai pelosok negeri.

http://www.youtube.com/watch?v=DBJ8bc4kXeA

Pemerintah Didesak Cabut Inpres No.2 tahun 2013

HeadlineJakarta – TBN.com : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang mengatur penanganan khusus terhadap konflik sosial. Sebab, inpres yang diterbitkan Senin (28/1/2013) itu dinilai menjadi tumpang tindih kebijakan terkait keamanan yang sudah ada dan sangat bernuansa politis.

“Inpres ini sama saja dengan RUU Kamnas (Rancangan Undang – Undang Keamanan Nasional) yang selama ini banyak ditentang masyarakat,” kata Koordinator Riset The Indonesia Human Rights Monitor (Imparsial), Ghufron Mabrur, di Jakarta, Jakarta, Kamis (31/1/2013).

Menurutnya, inpres tersebut justru terkesan politis ditengah meningkatnya tensi politik menuju perhelatan Pemilu 2014. Sebab, penerbitan inpres penanganan konflik sosial bukan solusi yang tepat dalam menangani gangguan keamanan dalam negeri ini.

“Presiden SBY seharusnya mengevaluasi menteri atau pejabat di aktor keamanan yang gagal mengatasi persoalan keamanan dalam negeri. Bahkan, dapat mencopot menteri terkait dan pejabat keamanan tersebut jika memang berulangkali gagal dalam menanggulangi keamaan,” jelas Ghufron.

Pada sisi lain, ia juga menyayangkan penerbitan Inpres No.2 tahun 2013 itu ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara TNI dan Polri dimana MoU itu mengatur tugas perbantuan TNI kepada Polri dalam menangani persoalan keamanan dalam Negeri.

Hal itu, kata Ghufron, tidak memiliki landasan hukum yang kuat mengingat bukan bagian dari tata aturan perundang-undangan. “Seharusnya pengaturan pelibatan TNI membantu Polri diatur dalam undang-undang perbantuan dengan menjelaskan prinsip-prinsip dan hal-hal yang boleh dan tidak boleh serta kapan dan dalam situasi apa TNI bisa dilibatkan dalam keamanan dalam negeri,” jelas Ghufron.

Inpres maupun MoU TNI-Polri itu justru memperlihatkan bentuk pelarian dari kegagalan dan kesalahan yang dilakukan pemerintah termasuk kegagal pemerintah dalam mengatasi akar persoalan konflik. “Dengan Inpres Kamtibmas ini, pemerintah seolah-olah ingin menunjukkan ke publik bahwa dirinya telah bekerja mengatasi persoalan ini,” imbuhnya.

Padahal, lanjut Ghufron, pemerintah sendiri yang menjadi bagian dari masalah berbagai konflik yang terjadi selama ini dengan berbagai kebijakan yang tak adil dan diskriminatif. “Inpres tersebut justru terkesan politis ditengah meningkatnya tensi politik menuju perhelatan Pemilu 2014,” imbuhnya. [INILAH.COM]

Universitas Pertahanan Melahirkan Pemimpin Militer dan Sipil yang Handal

Jakarta-TBN.com : UNIVERSITAS PERTAHANAN disingkat Unhan, atau Indonesian Defence University (IDU) diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 11 Maret 2009. Perguruan tinggi ini didesain untuk melahirkan pemimpin militer dan sipil Indonesia yang handal. Alumni Unhan tak cuma fasih berbicara soal senjata dan taktik militer, juga ahli dalam kajian strategis.

Lima bulan setelah diresmikan, tepat 20 Juli 2009 perkuliahan pertama dimulai.  Dan 1 Pebruari 2011 Angkatan pertama Unhan diwisuda di Gedung Piere Tendean, Kementerian Pertahanan, Jakarta. Ada 29 mahasiswa lulusan Strata 2 (S2) pada program studi Manajemen Pertahanan angkatan pertama  yang diwisuda.  Mereka berhak menyandang gelar master pertahanan (Mhan).

Menurut Rektor Unhan, Mayjen TNI Dr Syarifudin Tippe, pada program studi manajemen pertahanan diikuti 33 mahasiswa, teridiri dari 18 orang perwira TNI dan 15 orang sipil. Mahasiswa sipil berasal dari  fresh graduate perguruan tinggi negeri, swasta, media massa, BUMN, dan LSM. Dari jumlah 33 tersebut, empat belum dapat diwisuda karena masih menyelesaikan tesis dan dua lain harus mengulang beberapa mata kuliah. Mereka telah mengikuti pendidikan satu setengah tahun  dengan 41 SKS, termasuk penyusunan tesis.

Angkatan pertama melakukan kuliah kerja nyata di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, dan dilanjutkan ke Kuching, Malaysia. “Sedangkan kuliah kerja luar negeri dilaksanakan di Jerman selama tiga minggu dan di Australia selama delapan hari,” kata Tippe.

Menteri Pertahanan Prof Dr Punomo Yusgiantoro dalam sambutan acara wisuda angkatan pertama itu mengatakan, wisuda mahasiswa ini merupakan hasil kerja keras dari Unhan. Selain itu, wisuda ini juga merupakan hasil awal dari semangat menciptakan atau membangun pada tiap aspek di kalangan sipil dan militer. Pendidikan di Unhan ini secara substansial memiliki semangat untuk mengidentifikasi berbagai aspek atau isu dalam pertahanan dan keamanan nasional, serta mencoba mengkaji feasibility-nya untuk dipelajari secara mendalam dalam sebuah program studi. Untuk itu, Purnomo berharap, para lulusan Unhan mampu berkontribusi secara signifikan.

Tidak hanya melahirkan kebijakan-kebijakan pertahanan negara yang unggul, melainkan juga pada tatanan implementasi sesuai level, pangkat, jabatan atau lingkup penugasan. Sehingga  setiap lulusan mampu menginspirasi dan menjadi agen-agen perubahan di semua lini pemangku kepentingan (stake holders) pertahanan negara. Ia juga berharap para lulusan dapat membuktikan di tempat tugas masing-masing bahwa para lulusan Unhan berkualitas internasional yang dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan pertahanan negara.

“Menjadi motor dalam mewujudkan keunggulan strategis SDM pertahanan negara,” ujar Menhan.

Unhan dirancang sebagai salah satu pilar pendidikan yang berjalan seiring dan saling melengkapi dengan dua pilar utama lainnya. Yaitu, pilar pelatihan dan pilar penugasan, dalam rangka mencetak SDM yang handal.

“Dalam pertahanan negara, kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci bagi faktor-faktor lainnya,” ujar Purnomo.

Tiga Keunikan Unhan

Setidaknya ada tiga keunikan Unhan untuk didayagunakan membangun keunggulan strategis pertahanan negara. Pertama, Unhan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang memfokuskan program pendidikan pada bidang pertahanan.

Kedua, dirancang sebagai bagian penting dari institusi pertahanan guna memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang pertahanan, khususnya di Asia Tenggara.

Ketiga, Unhan telah dan akan terus menerapkan standar internasional bagi proses pendidikan dan kualitas lulusannya.

Bila dilihat dari sisi kelembagaan maupun sisi penyelenggaraan pendidikan, Unhan punya arti penting dalam membangun keunggulan strategis SDM pertahanan negara. Unhan hadir pada saat yang tepat, di saat bangsa Indonesia sedang menghadapi pekerjaan besar, mereformasi atau menata ulang sektor pertahanan dan keamanan, yang sudah dimulai sekitar sepuluh tahun lalu.

“Salah satu persoalan penting yang dihadapi adalah munculnya begitu banyak ragam pemahaman tentang pertahanan dan keamanan, yang mengkotak-kotakkan kita,” ujar Purnomo.

Bahkan menggiring pada posisi yang saling berhadapan antara sipil dengan militer, antara negara atau pemerintah dengan rakyat. Juga berbagai bentuk dikotomi lain yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia. Dalam situasi seperti ini Unhan hadir sebagai salah satu wadah yang akan menjadi melting point (peleburan atau pembauran) yang menyelaraskan pemahaman serta menyatukan langkah dan tindakan kita dalam memajukan sektor pertahanan dan keamanan.

“Teruslah, bangun Unhan kita ini. Luaskan dan perkuat kerja sama di dalam maupun di luar negeri. Jangan pernah kendur dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas kelulusan Unhan,” kata Purnomo menambahkan.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, Dr Djoko Santoso, yang mewakili Menteri Pendidikan Nasional, menyampaikan pesan kepada Rektor Unhan dan seluruh civitas akademika, bahwa tahun-tahun awal pertumbuhan Unhan ini dianggap suatu hal yang penting dalam penanaman budaya akademik, serta pemahaman dengan tajam tentang visi dan misi dan nilai-nilai yang harus dibangun dan dikembangkan. Hasil dari setiap perguruan tinggi, pertama-tama tentu akan dilihat dari kelulusannya.

“Alumni adalah cermin mutu dari setiap perguruan tinggi,” kata Djoko.

NKRI buru Sistem Pertahanan Negara yang kuat

Dalam era yang diwarnai persaingan global, pertahanan negara menjadi pondasi yang tidak bisa ditinggalkan, karena akan menghasilkan daya saing bangsa Indonesia yang dikaruniai sumber daya alam yang besar, yang diincar banyak negara. Dengan memiliki lebih dari 17 ribu pulau, kesatuan dan persatuan NKRI membutuhkan sistem pertahanan negara yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kondisi geo politik, geo ekonomi, dan geo sosial yang terus berubah secara dinamis membutuhkan kesiapan sumber daya pertahanan yang unggul di dalam negeri. Perguruan tinggi merupakan ujung tombak dalam menyiapkan SDM. Banyak pakar memperkirakan, Indonesia yang saat ini menempati posisi ke-15 dalam skala besar ekonominya, kelak menjadi tujuh terbesar (e-sevent) dalam beberapa dasawarsa ke depan.

Salah satu syarat adalah keamanan dan pertahanan negara terhadap berbagai gangguan dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, dapat diminimalisir. Kemajuan iptek yang berkembang pesat, selain memberikan peluang pada kita semua, ternyata dapat membuka ancaman dan pertahanan keamanan yang baru, baik berupa perang konvesional berbasis teknologi maupun perang-perang baru berbentuk perang informasi, seperti perang dalam cyber war, perang dagang, perang ideologi, terorisme, perang sosial, budaya, maupun ekonomi.

“Juga tidak bisa kita abaikan perang intelijen,“ kata Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, Dr Djoko Santoso.

Semua itu perlu penangkal kuat. Kunci pertama, SDM, kedua doktrinisasi dan taktik, dan ketiga teknologi. Oleh karena itu, Unhan punya mandat utama menyiapkan sumber daya pertahanan yang unggul dengan melakukan kajian-kajian strategis, untuk memperkuat doktrin pertahanan, strategi dan taktik pertahanan, serta mengembangkan iptek yang dibutuhkan.

Dengan kekhasan dan keunggulan yang dibangun Unhan itu, maka negara akan semakin berdaulat dan disegani bangsa-bangsa lain. “Spirit politik luar negeri bebas aktif dan cinta perdamaian hendaknya dijadikan landasan dalam pengembangan keilmuan di universitas ini,” ujar Djoko. Karena aspek kelimuan maupun teknologi dalam pertahanan sangat luas dan beragam, selayaknya Unhan selalu bekerja sama dengan  perguruan tinggi lain di dalam kehidupan pertahanan lainnya. Yaitu, bersama-sama membangun SDM melalui pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi serta budaya. [***]

7 Perbatasan paling menakutkan di dunia

TBN.com : Perbatasan identik dengan kisah mencekam dan menakutkan. Bahkan, banyak orang dihukum berat karena ketahuan menyeberangi perbatasan.

Perbatasan menjadi kawasan terlarang yang dikuasai militer. Siapa pun yang melewatinya akan diganjar hukuman berat. Berikut adalah tujuh perbatasan paling menakutkan di dunia, seperti dilansir Travelandleisure.

1. Perbatasan Kolombia dan Panama

Perbatasan yang terletak di antara Panama dan Kolombia, yang dikenal sebagai Darien Gap (celah Darien), merupakan wilayah hutan dan rawa yang belum terjamah. Hutan ini dikuasai oleh kaum gerilya dan kelompok paramiliter.

2. Perbatasan China dan Korea Utara

Dulu, dua wartawan Amerika dihukum 12 tahun kerja paksa di Korea Utara. Mereka diduga menyeberang secara ilegal ke Korea Utara dari China pada tahun 2009.

3. Perbatasan Irak dan Iran

Beberapa perbatasan kadang tidak memiliki tanda jelas. Dalam beberapa kasus, sebagian orang ditangkap karena tidak sengaja melintasi perbatasan tanpa tanda.

4. Perbatasan Pakistan dan Afghanistan

Celah Khyber adalah sebuah rute perdagangan penting yang menghubungkan antara Afghanistan dan Pakistan. Sekarang, perbatasan ini telah diklaim oleh militan bersenjata, termasuk Taliban.

5. Perbatasan Rusia dan Ukraina

Perbatasan Rusia dan Ukraina terkenal dengan kisah premanisme dan perampokan di kereta. Betapa mencekam situasi malam di perbatasan.

6. Perbatasan Kenya dan Somalia

Perbatasan negara-negara yang dilanda perang terbilang cukup menakutkan. Bahkan, konflik bersenjata di perbatasan Kenya dan Somalia masih
sangat mencekam.

7. Perbatasan Myanmar dan Thailand

Siapa pun yang melewatu perbatasan ini akan ditangkap sebagai mata-mata. Meski ancaman ini tidak main-main, aktivis kemanusiaan tetap memberikan bantuan medis dan pendidikan untuk pengungsi etnis minoritas di Myanmar.

Warga perbatasan punya hak sama dengan semua WNI lainnya. Sayangnya, mereka acap kali dilupakan dan tertinggal. Mereka tak harus merasakannya, jika pemerintah lebih tanggap dan perhatian.

Sumber : merdeka.com

TNI terjun membangun desa di pedalaman dan perbatasan RI

TNI terjun membangun desa di pedalaman dan perbatasan RI

JAKARTA-TBN.com : Rapat Paripurna Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang ke-33 digelar oleh TNI Angkatan Darat di Balai Kartini, Jakarta Selatan, 20 Desember tahun lalu bertujuan mengevaluasi pelaksanaan sejumlah kegiatan di tahun 2012, serta menyempurnakan konsep perencanaan dan penyelenggaraan TMMD tahun 2013.

“Dari pelaksanaan pembukaan rapat paripurna saya telah menyampaikan enam kebijakan operasi bakti TNI Manunggal dalam membangun desa,” ujar Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono, usai memimpin rapat paripurna di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (20/12).

Enam kebijakan operasi bakti TNI Manunggal, sebagai berikut :

1. Menegaskan bahwa program TMMD tidak dimanfaatkan kegiatan politik atau pemilukada.

2. Melanjutkan operasi Bakti TNI Manunggal membangun desa dengan sasaran desa-desa terpencil, terisolasi, tertinggal dan terkena bencana alam. Serta pengembangan sasaran operasi bakti melalui TMMD skala besar di wilayah Papua, papua Barat dan Kalimantan Barat.

3. Menambah sasaran TMMD reguler di wilayah Kalimantan Timur, NTT, Papua dan Papua Barat dengan sasaran peningkatan kehidupan sosial masyarakat dan membangun kesadaran bela negara.

4. Mengimbau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

5. Membangun koordinasi yang solid antara pelaksana TMMD, Pemda, Kementerian dan tokoh masyarakat.

6. Menetapkan program yang berkelanjutan.

“Intinya program TMMD ini difokuskan untuk daerah perbatasan dan juga terpencil,” imbuh Pramono.

Sumber : merdeka.com