Kemhan Siap Antisipasi Berbagai Isu Strategis Bidang Pertahanan

JakartaTBN.com : Memasuki awal semester kedua program kerja di tahun 2013 ini, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menyatakan sudah siap mengantisipasi berbagai isu strategis khususnya pertahanan yang diprediksi akan mencuat, baik isu positif maupun negatif.

Seperti halnya yang pernah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro beberapa waktu lalu, berbagai isu yang dimaksud diantaranya Evaluasi Minimum Essential Forces (MEF) yang dinilai cukup baik, sehingga target rencana strategis (renstra) I tahun2009-2014 akan dipercepat mendekati 45-50 %, dari rencana sebelumnya sebesar 33%.

Kemudian untuk isu pembangunan kekuatan atau modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) nya sendiri, Menhan menegaskan tengah mengupayakan pengadaan berbagai alutsista yang dibutuhkan TNI, antara lain    mempercepat penambahan 10 unit pesawat angkut Hercules tipe C-130A, penambahan satu skuadron pesawat Shukoi dan F 16 serta pembelian sejumlah kapal selam dari Korea dengan sistem transfer of technology kepada ilmuwan Indonesia. Dan menurut Menhan, untuk mencapai kekuatan pertahanan kita sampai kepada Minimum Essential Forces tidak perlu menunggu sampai 2024, tetapi bisa dilakukan percepatan pencapaiannya di tahun 2019.

Sementara bidang organisasi pertahanan, sedang digodok pembahasan kelembagaan TNI untuk mengkaji kemungkinan pembentukan Komando Wilayah Pertahanan/ Komando Gabungan Wilayah (Kowilhan/Kogabwil), dengan tujuan untuk efisiensi kekuatan pertahanan dan pemantauan wilayah NKRI. Isu strategis lainnya yang menjadi perhatian Kemhan adalah Inpres Kamnas penanganan konflik sosial, yang akan dilakukan langkah pendekatan dalam pencegahan terjadinya konflik, dimana para Menteri terkait, nantinya akan turun langsung ke lapangan, sebagai langkah rehabilitasi apabila konflik telah terjadi.

Sedangkan dua isu strategis pertahanan lainnya yang akan menjadi perhatian pada tahun ini menurut Menhan, adalah pembangunan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) dan pelaksanaan Counter Terrorism Exercise (CTX) dengan Asean Defence Ministers’ Meeting-plus (ADMM plus) pada Bulan September 2013.

IPSC merupakan kawasan ‘seven in one’, yang meliputi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (Peace Keeping Center), Pusat Penanggulangan Terrorisme (Counter Terrorism Traning Ground), Pusat Latihan Penanggulangan Bencana dan Bantuan Kemanusian, Pusat Bahasa, Universitas Pertahanan dan pusat olah raga militer. Dan Counter Terrorisme Exercise (CTx) ADMM plus, rencananya  akan dikuti 18 negara, terdiri dari anggota ASEAN dan delapan negara sahabat.

Iklan

DANPASMAR MINTA PRAJURIT DI PERBATASAN JAGA CITRA

Nunukan-TBN.com : Komandan Pasukan Marinir (Danpasmar) I Surabaya Jatim, Brigjen TNI (Mar) Siswo Hari S, meminta prajurit TNI AL yang sedang bertugas di pos perbatasan Indonesia-Malaysia agar menjaga citra TNI.

Siswo Hari mengunjungi Komando Taktis Satuan Tugas Marinir Ambalat Pamtas di Sei Bajau, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, Selasa, bersama Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur, Laksamana Muda TNI Agung Pramono dan sejumlah pejabat TNI lainnya.

Ia mengajak seluruh prajurit TNI yang bertugas di Pulau Sebatik untuk tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga nama baik prajurit marinir.

Siswo juga meminta prajurit marinir untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan seluruh lapisan masyarakat di tempat tugasnya saat ini dengan menjalin komunikasi dengan tetap menunjukkan identitas diri yang sebenarnya.

“Jaga citra dan nama baik TNI AL (marinir) selama menjalankan tugas menjaga perbatasan di sini serta menjalin hubungan baik dengan seluruh lapisan masyarakat,” pinta Siswo Hari.

Tak lupa Danpasmar I Surabaya yang baru menjabat ini memberikan bantuan dana kepada prajurit marinir yang telah lima bulan bertugas menjaga pos perbatasan di Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Sabah Malaysia tersebut.

Usai memberikan pengarahan, Danpasmar I Surabaya ini meminta kepada prajurit marinir untuk menyanyi bersama.

Sumber : Antara

Implikasi Geopolitik dan geostrategi pada masalah perbatasan di Indonesia

Oleh :Yosef Nursyamsi
Kawasan perbatasan adalah sebuah wilayah yang sangat strategis bagi stabilitas keamanan sosial dan ekonomi seluruh warga negara bukan hanya bagi masyarakat di perbatasan. Luasnya kawasan perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan adanya sebuah kebijakan pengelolaan perbatasan yang efektif dan akuntabel baik itu dari aspek sosial ekonomi dan keamanan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sistem manajemen perbatasan Indonesia selama ini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan.
Meningkatnya tindak kejahatan di perbatasan (border crime) seperti penyelundupan kayu, barang, dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, terorisme, serta penetrasi ideologi asing telah mengganggu kedaulatan serta  stabilitas keamanan di perbatasan negara. Selama ini, kawasan perbatasan Indonesia hanya dianggap sebagai garis pertahanan terluar negara, oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam mengelola perbatasan hanya pada pendekatan keamanan (security approach).  Padahal, di beberapa negara tetangga, misalnya Malaysia, telah menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity) dan keamanan secara berdampingan pada pengembangan wilayah perbatasannya. (sumber : http://bisot.multiply.com/)
Di Indonesia masih banyak sekali beberapa kasus yang mengancam perbatasan wilayah Indonesia. Kasus yang paling banyak menyita perhatian masyarakat adalah kasus sengketa antara negara Indonesia dan Malaysia atas pulau Sipadan dan Ligitan yang berakhir dengan lepasnya kedua pulau ini dari wilayah RI pada tahun 2002 lalu. Lepasnya kedua pulau ini terjadi setelah Mahkamah Internasional di Den Haag memenangkan Malaysia dengan alasan negara itu terbukti telah melakukan pengelolaan secara serius dan berkesinambungan di kedua pulau itu.Penambangan pasir laut di perairan sekitar Kepulauan Riau yakni wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura, telah berlangsung sejak tahun 1970. Kegiatan tersebut telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Selain itu mata pencaharian nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut, terganggu oleh akibat penambangan pasir laut. Kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh penambangan pasir laut telah menghilangkan sejumlah mata pencaharian para nelayan.
 Masalah perbatasan Indonesia dengan Republik Palau belum sepakat mengenal batas perairan ZEE Palau dengan ZEE Indonesia yang terletak di utara Papua. Akibat hal ini, sering timbul perbedaan pendapat tentang pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para nelayan kedua pihak.
Saat ini Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto sedang mendata penduduk perbatasan terkait sinyalemen adanya perpindahan warga negara Indonesia di jalur perbatasan Kalimantan Barat menjadi warga negara Malaysia.
 Beberapa kasus tersebut mengindikasikan bahwa pertahanan di Indonesia masih lemah dan belum sepenuhnya ada kejelasan adanya perbatasan antara wilayah RI dan negara tetangga. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini belum bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Pada Pasal 14 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengamanatkan pembentukan badan pengelola nasional  dan badan pengelola daerah untuk bertanggung jawab mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, namun pelaksanaannya belum berjalan dengan baik.
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pengaturan tentang pengembangan wilayah perbatasan di kabupaten/kota secara hukum berada dibawah tanggung jawab pemerintah daerah tersebut. Kewenangan pemerintah pusat hanya ada pada pintu-pintu perbatasan yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan dan pertahanan.
Meskipun demikian, pemerintah daerah masih menghadapi beberapa hambatan dalam mengembangkan aspek sosial-ekonomi kawasan perbatasan. Beberapa hambatan tersebut diantaranya, masih adanya paradigma pembangunan wilayah yang terpusat, sehingga kawasan perbatasan hanya dianggap sebagai halaman belakang, sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan wilayah perbatasan yang belum sempurna, keterbatasan anggaran, dan tarik-menarik kepentingan pusat-daerah.
Otoritas pengelolaan keamanan di perbatasan sendiri telah lama diserahkan kepada TNI. Hal ini salah satunya didasarkan pada Undang-Undang No. 34, tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) bahwa wewenang untuk menjaga keamanan di area perbatasan adalah salah satu fungsi pokok dari TNI. Masih lemahnya motivasi dan peran pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) berimplikasi pada otoritas penuh TNI sebagai pengelola perbatasan negara dengan penekanan pada keamanan bukan pada kesejahteraan sosial ekonomi.
Upaya untuk mempertahankan wilayah Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua. Selama ini kita mungkin memandang bahwa penanggung jawab upaya mempertahankan kedaulatan wilayah RI adalah TNI. Hal tersebut tidak tepat. Kita semua bertanggung jawab untuk membantu negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah RI. Kerja sama dan sinergi antar instansi pemerintah, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta, dan pemerintah dengan masyarakat harus diperkuat.
Kita harus menyusun strategi pertahanan wilayah perbatasan. Apabila perlu, kita harus menyusun sebuah undang-undang khusus untuk itu. Apabila terpilih menjadi anggota dewan nanti, saya akan memprakarsai hal tersebut.
Adapun beberapa pokok strategi yang dapat dilakukan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah kita antara lain:
1.      Pemetaan Kembali Titik-Titik Perbatasan Indonesia 
Pemetaan kembali titik-titik perbatasan wilayah Indonesia harus dilakukan. Hasil pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Koordinat titik-titik perbatasan sangat penting untuk kita inventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia. Apabila perlu, daripada konstitusi diubah-ubanh hanya untuk keperluan rebutan kekuasaan, masukkan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD.
2.      Bangun Jalan (Prioritaskan Pembangunan) di Sepanjang Perbatasan Darat
Pandangan kita mengenai perbatasan sebagai wilayah terpencil harus kita ubah. Mulai saat ini kita harus memandang perbatasan sebagai wilayah strategis. Strategis untuk mempertahankan wilayah kita. Dari perspektif eksternal, wilayah atau kota-kota/kabupaten di daerah perbatasan adalah “etalase” NKRI. Artinya, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut akan menjadi “nilai jual” positif bagi diplomasi internasional Indonesia. Sebaliknya, keterbelakangan atau kelambanan ekonomi di daerah-daerah itu akan menjadi makanan empuk bagi pihak-pihak asing yang berkepentingan untuk melemahkan kredibilitas RI di dunia internasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah yang memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Papua harus memprioritaskan pembangunan prasarana jalan di sepanjang perbatasan. Jalan tersebut dihubungkan ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat. Tujuan pembangunan jalan tersebut adalah untuk merangsang pembangunan kota atau pemukiman baru di dekat perbatasan. Kelak, sarana transportasi darat itulah media “perkuatan” ketahanan ekonomi (juga sosial budaya) di daerah-daerah tersebut.
3.      Bangun Wilayah Baru di Dekat Perbatasan
Setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat, pemerintah daerah diharuskan membangun wilayah baru di dekat perbatasan. Pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru. Untuk melakukan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun konsep pengembangan wilayah perbatasan secara komprehensif agar wilayah baru yang dibentuk dapat hidup baik secara ekonomi maupun sosial.
Selain itu, wilayah baru yang dibangun sebaiknya diarahkan untuk memiliki spesialsisasi. Misalnya, ada blok khusus jeruk Pontianak, blok khusus kebun aren, blok khusus sawah padi, dll. untuk merangsang masuknya investasi bisnis pendukung di sana.
4.      Pembangunan Pangkalan Militer di Dekat Perbatasan  
Saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kita kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga perbatasan negara. Gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah padat penduduk yang sudah terbangun. Gelaran pasukan seperti ini harus diubah. Batalyon-batalyon yang berada di wilayah “aman” dari gangguan luar sepantasnya direlokasi ke wilayah perbatasan. Apalagi, urusan keamanan dan ketertiban saat ini sudah menjadi tanggung jawab kepolisian. Jelas ini tidak mudah dan akan membutuhkan „effort“ tidak sedikit. Namun, terbukti ini cukup efektif di perbatasan RI-Papua Nugini. Bukan karena angkatan perang PNG „lebih kecil“ dibanding TNI (juga Malaysia), namun penggelaran kekuatan militer akan menghambat “perilaku mencuri” negara lain karena konflik senjata (apabila terjadi kontak senjata) relatif lebih sulit diselesaikan sehingga negara manapun cenderung menghindari kontak senjata.
5.      Galakkan Kembali Transmigrasi
Program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Baru harus digalakkan kembali. Transmigran diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru yang dibentuk di dekat perbatasan. Saya yakin, apabila infrastruktur transportasi dan komunikasi disiapkan, banyak penduduk dari wilayah-wilayah padat yang bersedia bertransmigrasi.
6.      Pemberian Insentif Pajak
Agar pengusaha dan perbankan mau masuk, pemerintah perlu memberikan insentif pajak bagi pengusaha yang mau berinvestasi di wialayah baru tersebut.
7.      Pilih Pemimpin yang Kuat dan Tegas
Pemimpin yang kuat dan tegas sangat penting. Terlepas dari segala kekurangan yang dituduhkan, kita pernah memiliki dua sosok pemimpin yang tegas sehingga dihormati kawan dan disegani lawan. Kedua pemimpin yang kuat dan tegas itu adalah Soekarno dan Soeharto. Pada saat kedua orang itu memimpin, tidak ada yang berani melecehkan negara kita. Akan tetapi, setelah berganti pemimpin, negara kita menjadi bulan-bulanan pelecehan terutama oleh Malaysia dan kadang-kadang Singapura.
8.      Perkuat Diplomasi Internasional
Diplomasi internasional tidak semata-mata menyampaikan pendapat atau pembelaan di forum-forum internasional. Diplomasi ini bersifat multidimensional. Kita harus aktif mensosialisasikan kebijakan pembangunan NKRI beserta hasil-hasilnya. Dunia pariwisata kita harus proaktif “memasarkan” produk-produk wisata di wilayah-wilayah perbatasan itu kepada negara-negara terdekat (misalnya potensi wisata Kalimantan ke Malaysia, Sumatera ke Singapura, Sulawesi ke Filipina, Papua dan Nusa Tenggara ke Australia, dst). Secara geografis, kedekatan produk wisata itu ke negara yang berbatasan dengannya akan menghasilkan “wisata murah”, namun masuknya wisatawan asing ke daerah-daerah tersebut akan memberi akselerasi pembangunan dan perputaran uang yang tidak sedikit. Konsekuensinya, aset wisata di daerah-daerah tersebut harus dibangun dan dibenahi terlebih dahulu. Sekali lagi, ini dapat dimanfaatkan sebagai “selling point” kita di mata internasional.
9.      Pembangunan Sistem Pendidikan yang Nasionalis
Dunia pendidikan kita juga harus membangun sebuah konsep pendidikan yang menanamkan secara kuat nasionalisme dan patriotisme masyarakat di perbatasan, sehingga mereka tidak mudah tersusupi ideologi-ideologi dan paham-paham yang membahayakan keutuhan NKRI (infiltrasi ideologi dan budaya adalah bentuk “invasi” yang efektif untuk meruntuhkan sebuah negara dari dalam. Ingat kisah runtuhnya Uni Sovyet). ( sumber : http://www.tandef.net/  )
Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah masih lemahnya Geostrategi dan Geopolitik di negara Indonesia dalam hal perbatasan negara. Sehingga perlu adanya suatu penguatan terhadap ketahanan negara khususnya konteks perbatasan agar tidak banyak kasus-kasus yang muncul mengenai perbatasan negara di Indonesia
Referensi :
Hamid Darmadi . 2010 . Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan.Bandung: Alfabeta
Sunarso dkk.2008.Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn untuk Perguruan Tinggi ). Yogyakarta:UNY Press

Sejarah Kota Jayapura

Kota Jayapura 2012 (Foto : suhatrigroup.blogspot.com )

TBN.com : Kota Jayapura yang terletak paling timur wilayah Indonesia memiliki riwayat yang unik. Sebelum menjadi Jayapura yang kita kenal sekarang, kota ini pernah menyandang berbagai nama. Ikuti riwayatnya berikut ini :

Sesudah Ortis de Frets menyusul lagi pengarung – pengarung samudera yang lain antara lain ALVARO MEMDANA DE NEYRA ( 1567 ), ANTOMIO MARTA ( 1591 – 1593 ), dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa orang-orang Spanyol pun pernah ada kontak dan sentuhan dengan penduduk di Jayapura dan sekitarnya.

Selanjutnya Besleit (Surat Keputusan) Gubernemen Hindia Belanda Nomor 4 tanggal 28 Agustus 1909 kepada Asisten residen, di Manokwari diperbantukan 1 detasemen (4 Perwira + 80 tentara). Dalam surat keputusan tersebut antara lain tertera ( dalam bahasa Belanda ) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Sebagai lanjutan dari pelaksanaan surat keputusan ini, maka pada tanggal 28 September 1909 kapal “EDI” mendaratkan satu detasemen tentara dibawah komando Kepten Infanteri F.J.P SACHSE, segera dimulai menebang pohon-pohon kelapa sebanyak 40 pohon, tetapi segera pula pembayaran ganti rugi harus dilakukan kepada pemiliknya seharga 40 ringgit atau 40 * f 2,50 = f 100,- (seratus gulden / rupiah). Suatu jumlah uang yang sangat besar waktu itu – 1910 seorang ahli lain bernama KIELICH menulis “Hollandia kostte vierting (40) rijk daalders” Jayapura harganya 40 ringgit atau f 100,- (seratus gulden / rupiah). Berdirilah kompamen pertama yang terdiri dari tenda-tenda, tetapi segera diusahakan untuk mendirikan perumahan-perumahan dari bahan sekitar tempat itu.Penghuni-penghuni pertama terdiri dari 4 Perwira, 80 anggota tentara, 60 pemikul, beberapa pembantu dan isteri-isteri para angkatan bersenjata ini, total keseluruhan berjumlah 290 orang.

Ada dua sungai masing-masing Numbai dan Anafri yang menyatu dan bermuara di teluk Numbai atau Yos Sudarso, dengan sebutan populer muara sungai Numbai. Sungai Numbai – Anafri mengalir melalui satu ngarai yang berawa-rawa penuh dengan pohon-pohon sagu dan bermata air di pegunungan Cycloop. Karena Patroli perbatasan Jerman memberi nama ‘Germanihoek” (pojok Germania/Jerman) kepada kompamennya, maka Kapten Sachse memberi nama “HOLLANDIA” untuk tempat mereka (Belanda).

Hari jadi Hollandia dilukiskan sebagai berikut : “Pada hari itu 7 Maret 1910 cuaca buruk tetapi suasana diantara penghuni eksplorasi detasemen sangat baik. Keempat brigade berkumpul dalam sikap upacara sekeliling tiap bendera dengan pakaian yang rapih dan bersih serta dengan kancing-kancing yang berkilat. Kapten Sachse berpidato mula-mula dalam Bahasa Belanda, kemudian dalam Bahasa Melayu dengan penuh semangat. Sesudah itu dia memberi komando :

“Dengan nama Ratu naikkan bendera! Semoga dengan perlindungan Tuhan tidak akan diturunkan sepanjang masa”.

Segera setelah bendera berkibar semua kelewang atau sangkur disentakkan dari sarungnya dan terdengar teriakan : “Hura-hura-hura”. Lahirlah Hollandia.

Dengan demikian hari jadi kota Jayapura sejak 7 Maret 1910. Timbul pertanyaan mengapa nama asli lokasi BAU O BWAI (bahasa Kayupulo), secara populer NUMBAI diganti HOLLANDIA ? pemberi nama Hollandia adalah seorang Belanda,  Kapten Sachse, tidak mau tahu dan tidak minta persetujuan pemilik tanah lokasi itu. Yang penting selera saya Sachse dari Holland / Belanda. Apa arti Hollandia ? Hol = lengkung; teluk, land = tanah; tempat. Jadi Hollandia artinya tanah yang melengkung atau tanah / tempat yang berteluk. Negeri Belanda atau Holland atau Nederland – geografinya menunjukkan keadaan berteluk teluk. Georgrafi kota Jayapura hampir sama dengan garis pantai utara negeri Belanda itu. Kondisi alam yang lekuk-lekuk inilah yang mengilhami Kapten Sachse untuk mencetuskan nama Hollandia di atas nama asli Numbay. Numbay ditimpa atau diganti nama sampai 4 kali ; Hollandia-Kotabaru-Sukarnopura-Jayapura, yang sekarang dipakai adalah “JAYAPURA”.

Sumber : http://uniqpost.com

Timor Leste pakai Rupiah, WNI di perbatasan malah pilih Ringgit

Timor Leste pakai Rupiah, WNI di perbatasan malah pilih Ringgit

Jakarta-TBN.com : Setiap negara memiliki mata uang yang sah dan digunakan untuk transaksi sehari-hari. Tapi, jika menilik lebih dalam, sesungguhnya mata uang bukan hanya sekadar alat pembayaran yang sah. Esensinya mata uang lebih dari itu.

Dilihat dari fungsinya, uang adalah alat tukar untuk pembayaran atau transaksi, satuan hitung, dan alat penyimpan nilai. Di Indonesia, rupiah secara resmi baru ditetapkan sebagai mata uang yang sah, empat tahun setelah merdeka. Tepatnya 2 November 1949.

Soal esensi mata uang, kedudukannya sejajar dengan simbol kedaulatan negara. Hal itu juga yang tertuang dalam Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang mata uang. Mengacu pada UU tersebut, sebagai bentuk penghormatan terhadap rupiah, maka rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi keuangan di dalam negeri. Kewajiban itu tertuang dalam pasal 21 UU tersebut.

Dengan lahirnya UU itu, maka otomatis penghormatan terhadap rupiah pun memiliki kedudukan di mata hukum. Barangsiapa yang tidak menerima rupiah sebagai alat pembayaran di dalam negeri, akan dianggap melanggar hukum. Sebab, sudah menjadi rahasia umum jika kebanyakan warga negara Indonesia (WNI) di perbatasan, lebih memilih menggunakan mata uang negara tetangga.

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter yang bertanggungjawab atas peredaran mata uang rupiah, terus menekankan penggunaan rupiah di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu cara yang selalu dilakukan bank sentral adalah melakukan penukaran rupiah rutin ke pelosok tanah air termasuk pulau terdepan Indonesia. Bank sentral mengakui, mata uang Malaysia, Ringgit masih banyak digunakan oleh WNI, khususnya yang ada di perbatasan.

Alasannya karena ringgit mempunyai nilai tukar yang tinggi. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Lambok Antonius mendapati masyarakat di perbatasan Indonesia bagian Barat cenderung menggunakan Ringgit karena lebih simpel dibanding nominal rupiah yang sangat besar.

“Kalau mau beli kan pakai ringgit cuma bawa berapa lembar, kalau pakai rupiah kan itu bawa berlembar-lembar. Makanya perlu redenominasi itu,” kata Lambok di Gedung Bank Indonesia, Jumat (7/6/2013).

Masyarakat di perbatasan Indonesia bagian Timur dan perbatasan Indonesia bagian Barat ternyata punya perbedaan dalam hal penggunaan uang dalam transaksi sehari-hari. “Yang daerah timur, misalnya perbatasan Papua dengan Papua Nugini itu kecenderungannya mereka gunakan rupiah. Tapi yang barat itu cenderung (gunakan) ringgit,” tambahnya.

Cerita WNI yang memilih menggunakan ringgit sebagai alat transaksi sehari-hari memang cukup miris. Seolah tidak ada penghargaan dan penghormatan terhadap rupiah. Namun, yang mengejutkan justru datang dari Timor Leste. Negara yang belum lama merdeka setelah cukup lama menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Jika di wilayah Indonesia, beberapa WNI menggunakan ringgit sebagai alat transaksi keuangan, hal berbeda ditemui di Timor Leste. BI mendapati mata uang rupiah justru masih kerap digunakan oleh masyarakat di Timor Leste untuk transaksi sehari-hari. Padahal, Timor Leste telah lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 2002 silam. Selain rupiah, Timor Leste juga menggunakan mata uang dolar AS.

“Ada beberapa tempat punya keunikan sendiri. Di Timor Leste, rupiah kita masih digunakan untuk bertransaksi di sana,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, negara bernama Republik Demokratik Timor Leste ini pernah menjadi bagian NKRI sejak diinvasi pemerintah Indonesia pada 1976, dan menjadi provinsi termuda pada saat itu dengan nama Timor Timur. Pada 1999, Presiden BJ Habibie menggelar referendum di Timor Timur, di mana mayoritas memilih merdeka dari Indonesia. Timor Timur resmi merdeka terhitung 2002 dan berganti nama menjadi Timor Leste.

Opsi referendum tersebut membawa Timor Timur lepas dari NKRI. Kala itu, Kay Rala Xanana Gusmao yang merupakan aktivis perjuangan kebebasan Timor Timur dari Indonesia, menjadi presiden pertama. Saat ini, Taur Matan Ruak menjabat sebagai kepala negara tersebut.

“Jadi kalau diperhatikan ada keunikan lokal, untuk kebutuhan penggunaan rupiah di daerah-daerah,” tutup Ronald.

Jika rakyat Timor Leste masih menghormati rupiah dan menggunakannya untuk transaksi keuangan, kita pantas malu manakala di wilayah negara ini justru masyarakatnya justru menggunakan mata uang negara lain.

Sumber : Merdeka.com

Indonesia-Timor Leste sepakati demarkasi Dilumil Memo

Jakarta-TBN.com: Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Indonesia dan Timor Leste telah menyepakati garis batas kedua negara (demarkasi) di Dilumil Memo.

Menurut Marty, kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral antara kedua negara di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/6/2013), saat kunjungan kenegaraan Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak.

Kesepakatan ini semakin mendekatkan penyelesaian garis batas kedua negara. Selama ini, masih ada tiga garis batas yang belum diselesaikan kedua negara. Selain Dilumil Memo, juga Bijael Sunan dan Noel Besi.

“Dan hari ini satu dari tiga titik tersebut sudah disepakati, yang tadi kita sepakati adalah di Dilumil Memo, masih ada dua titik lagi yang harus disepakati,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya terus bekerja keras agar dua garis batas lainnya (Bijael Sunan dan Noel Besi) dapat diselesaikan.

“Jadi, kita harus bekerja keras untuk menuntaskan dua lagi segmen ini, kemudian mulai berangsur membahas masalah perbatasan laut,” katanya.

Ia mengaku bahwa dirinya tidak bisa mentepakan target waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian tersebut.

“Karena ini kan harus dengan penuh kehati-hatian kita bekerja, akan sangat baik kalau diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan itu, kedua negara juga menandatangani pernyatan bersama pembukaan pos pintu masuk di Haekesak/Turiskain-Tunubibi, Builalo-Memo, dan Haumeniana- Passabe.

Sumber : Antara News

BBM Langka, TNI Perketat Perbatasan RI-Timor Leste

KEFAMENANUTBN.com : Anggota TNI dari Satuan Tugas Pengamanan PerbatasanYonif Linud 503 Mayangkara, terus memperketat pengawasan di sepanjang garis perbatasan dengan Timor Leste, guna mencegah aksi penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) yang makin marak beberapa waktu terakhir ini.

Wakil Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL, Mayor Inf Triyono, kepada Kompas.com, awal Juni 2013 mengatakan pihaknya mengawasi dengan ketat khusus BBM yang dibawa oleh setiap warga, karena dalam satu pekan terakhir ini BBM di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, sangat sulit diperoleh.

“Kita sudah mendapat instruksi soal pengawasan BBM bersubsidi, jadi khusus di perbatasan kita akan tingkatkan pengawasan jangan sampai terjadi penyebrangan membawa BBM bersubsidi,” kata Triyono.

Menurutnya, ada sejumlah titik rawan penyebrangan yang dicurigai akan menjadi target pengawasan. Namun pada intinya, 14 pos yang berada sepanjang garis batas di wilayah TTU, harus terus dilakukan peningkatan pengawasan.

Triyono juga mengatakan, sejumlah pos penyebrangan seperti Pos Wini, Pos Napan Bawah dan Pos Haumen ana, yang tentunya akan menjadi prioritas utama. “Tetapi kita juga tidak menganggap kawasan lainnya tidak diperhatilkan khusus, karena ada juga titik-titik jalan tikus yang dicurigai juga menjadi target pengawasan,”jelas Triyono.

Sumber :  KOMPAS.com