Suasana Upacara HUT RI ke 68 di Perbatasan Papua-PNG

13767532062027092417

Anak-anak muda Papua merayakannya dengan menari Yospan utk memeriahkan upacara bendera Merah Putih di perbatasan RI-PNG. Foto : Antara

Skou-TBN.com : Upacara bendera HUT RI ke-68 pertama kalinya digelar di Lapangan Skouw-Wutung, wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.

Upacara yang dihadiri lebih dari lima ribuan gabungan PNS, aparat keamanan, anak sekolah dan warga setempat ini, dipimpin langsung oleh Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano.

Pihaknya mengklaim sengaja melakukan upacara bendera di daerah perbatasan, untuk membuktikan bahwa daerah Papua aman dan wilayah Papua dapat menjadi garda terdepan pintu masuknya Indonesia.

“Papua ini tanah damai dan tolak ukurnya ada pada Kota Jayapura. Kalau Kota Jayapura ini aman, maka seluruh tanah Papua ini akan aman dan damai. Bahwa saya ingin bahwa daerah inilah daerah yang aman, daerah yang bukan miskin, daerah yang bukan pergolakan. Bahwa inilah garda terdepan, pintu terdepan dari Indonesia dan hari ini kita mengibarkan Bendera Merah Putih di daerah ini, suatu tanda bahwa NKRI harga mati,” jelasnya, Sabtu (17/6/2013).

Dalam perayaan HUT RI hari ini juga dihadiri oleh masyarakat PNG yang berada di sekitar perbatasan, diantaranya dari Provinsi Sandaun, warga dari Kampung Waromo dan beberapa kampung disekitar Vanimo.

Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut Konsulat PNG. Jahar Gultom, sejumlah anggota anggota parlemen PNG, Panglima TNI PNG dan beberapa anggotanya.

Pengamanan Aparat

Dalam perayaan itu, sebanyak 200-an aparat gabungan TNI/Polri mengamankan perayaan HUT RI ke-68 di Tapal batas, Indonesia-Papua Nugini.

Kapolresta Jayapura, Alfred Papare menuturkan hingga penurunan Bendera Merah Putih yang dilakukan hari ini, situasi di Kota Jayapura kondusif.

“Polres 2 SST personil, Brimob 1 SST, diback up sama 4 rantis, kemudian dari polsek 10 anggota yang ada di pospol. Jadi total sekitar 200 lebih untuk yang lokasi ini. Diluar lokasi ini untuk PAM jalur kita gelar seluruh anggota Lantas, Japsel, Abe dan Muara Tami, diback up oleh Lantas Polresta,” jelas Alfred.

Pengamanan di Skouw-Wutung, perbatasan Papua-Papua Nugini tidak seperti biasanya, enam unit Baracuda disiagakan sepanjang jalan menuju ke perbatasan. Aparat gabungan TNI/polri juga disiagakan dengan senjata lengkap untuk pengamanan HUT RI tersebut.

Upacara HUT RI ke-68 sepanjang Papua berintegrasi dengan Indonesia, baru pertama kalinya dilakukan diwilayah perbatasan. Dalam kemeriahan HUT RI ke-68, ribuan warga Papua dan Papua Nugini ikut memeriahkan pertandingan dan atraksi seni budaya.

Sebelumnya, Juru bicara Polda Papua I Gede Sumerta Jaya menyebutkan lebih dari 4 daerah  di Papua rawan penembakan saat HUT RI hari ini. Daerah tersebut diantaranya Paniai, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Serui, Sarmi dan Timika.

Sumber : KBR68H

Iklan

Menakertrans pusatkan pengiriman transmigran ke kawasan perbatasan

Menakertrans pusatkan pengiriman transmigran ke kawasan perbatasanJakartaTBN.com :  Pemerintah mulai tahun ini akan mengarahkan pembukaan lahan transmigrasi di kawasan perbatasan. Tujuannya agar transmigran menjadi penjaga kedaulatan negara di perbatasan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, sejak puluhan tahun Indonesia merdeka, pemerintah telah gagal membangun kawasan perbatasan.

Satu hal yang dilupakan ialah tidak dilibatkannya transmigrasi. “Kami akan konsentrasi pada pembangunan kawasan daerah perbatasan. Sehingga kawasan ini menjadi teras Indonesia yang patut dibanggakan,” katanya pada Pemberian Penghargaan bagi Transmigrasi Teladan di gedung Kemenakertrans, Minggu (18/8/2013).

Peraih bintang Mahaputera ini menambahkan, pihaknya akan melobi Bappenas, Kemendagri dan Kemenkeu untuk mempercayakan pembangunan di daerah terluar kepada transmigrasi.

Dia meyakini tidak membutuhkan waktu lama untuk meningkatkan perekonomian di kawasan perbatasan melalui transmigrasi.

Dia mengklaim, jika dulu dibutuhkan 30 tahun untuk mengembangkan kawasan transmigrasi. Maka dengan perubahan strategi yang dilakukan pemerintah hanya dibutuhkan 15 tahun untuk mencapainya.

“Dengan revitalisasi dan model perekrutan transmigran baru yang terus diperbarui, saya yakin akan mempercepat pertumbuhan di kawasan transmigrasi,” ujarnya.

Para stakeholder juga perlu melihat pentingnya transmigrasi, karena  transmigrasi berhasil membuka kawasan baru. Hingga saat ini ada 103 kabupaten kota yang awalnya hanya pemukiman biasa berubah menjadi 382 kecamatan dan 1.732 desa baru.

Menakertrans menerangkan, di sisi lain transmigrasi juga menopang kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Pengiriman transmigran ke kota-kota baru juga menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

Sumber : Sindonews.com

Di Perbatasan Belum Merdeka

SD Jarak Jauh Mungguk Kubu Hilir-Sintang

SD Jarak Jauh Mungguk Kubu Hilir-Sintang

Sintang-TBN- Republik Indonesia Sudah 68 tahun merdeka. Namun kemerdekaan itu tak dirasakan masyarakat di tanah perbatasan. Sebab masih ada ketimpangan pembangunan di negeri ini. Permbangunan di perbatasan Indonesia-Malaysia masih terus diabaikan.

Ada rasa cemburu jika melihat negeri seberang yang kawasan perbatasannya terbangun dengan apik. Di negeri tetangga, jalan perbatasannya mulus seperti jalan tol. Berbeda dengan jalan perbatasan negeri ini, berlumpur seperti sawah para petani. Jika ingin melewati jalan bagus, masyarakat perbatasan harus menggunakan jalan bagus yang diciptakan Tuhan, yaitu sungai.

Tidak hanya infrastruktur jalan, infrastruktur dasar lainnya juga demikian. Salah satun ya infrastruktur pendidikan. Jika anak-anak negeri seberang yang berada di perbatasan bersekolah di gedung yang megah, asri dan lengkap dengan berbagai sarana penunjangnya maka anak-anak Merah Putih yang hidup di perbatasan harus ikhlas bersekolah di sebuah gubuk sederhana yang tinggal menunggu waktu untuk roboh. Bisa dibayangkan kalau seandainya gubuk itu roboh, kemana mereka harus sekolah?

Seperti yang dialami anak-anak Dusun Mungguk Kubu Hilir, Desa Kubu Berangan, Kecamatan Ketungau Tengah. Anak-anak tersebut dengan ikhlas hati bersekolah di sebuah gubuk yang berukuran  8 x 12 meter, bertiang kayu bulat, atas sirap, dinding dan lantai terbuat

dari papan. Begitupun dengan kursi dan meja belajarnya, sangat sederhana.

Bangunan gubuk ini terdiri dari empat ruangan yang digunakan untuk kelas I, II, III dan IV. SD di Dusun Mungguk Kubu Hilir ini merupakan SD Jarak Jauh yang induknya di SDN 10 Nanga Entoloi, kurang lebih berjarak 6 km. Sementara untuk siswa kelas V dan VI harus bersekolah di sekolah Induk tersebut.

“Bangunan sekolah inipun dibangun secara swadaya oleh masyarakat sejak 1996 lalu,” beber Pj Kades Kubu Berangan, Darnatus.

Dia mengungkapkan sejak tahun 1996, masyarakat Dusun Mungguk Kubu Hilir mengumpulkan dana untuk membangun sekolah tersebut tanpa bantuan pemerintah sedikitpun.

Sekarang ini, lanjutnya, bangunan SD jarak jauh tersebut sudah dalam kondisi rusak parah. Banyak atapnya yang sudah bocor, begitu juga dengan dinding dan lantainya sudah banyak yang keropos.

“Kami sangat mengharapkan Pemkab Sintang dapat segera membangun SD di dusun kami,”harapnya.

Harapan yang sama disampaikan guru kontrak SD Jarak Jauh tersebut yaitu Yulius. Dia menuturkan kondisi bangunan sekolah yang sempit dan rusak tersebut membuat proses belajar mengajar menjadi terganggu.

“Proses belajar di sini sangat tidak efektif,” tuturnya.

SD jarak Jauh ini menjadi tempat menuntut ilmu 124 siswa. Sementara itu, hanya ada seorang guru PNS yang mengajar di sekolah tersebut. Untungnya, guru itu dibantu oleh seorang guru kontrak dan dua orang guru honor.

Kondisi infrastruktur pendidikan yang sangat menyedihkan tersebut tidak hanya ada di Dusun Mungguk Kubu Hilir tapi juga ada di Dusun Sepulau, Desa Mungguk Gelombang, Kecamatan Ketungau Tengah.

Bangunan SD di dusun Sepulau juga sebuah gubuk. Bangunan dari kayu bulat, berdinding kulit kayu dan beratap daun itu dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat.

Pendirian bangunan sekolah oleh masyarakat menjadi bukti besarnya kesadaran masyarakat akan pendidikan. Tapi sayangnya perhatian pemerintah untuk pendidikan di kawasan perbatasan masih sangat minim.

Sementara itu, sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Marchues Afen menyampaikan, Disdik Sintang telah menganggarkan dana untuk rehap bangunan SD Jarak Jauh di Dusun Mungguk Kubu Hilir di tahun 2014.

“:Rencana rehap sekolah tersebut sudah terpikirkan sejak 2012 kemarin, karena anggaran belum ada, maka baru akan dilaksanakan tahun 2014,”ungkapnya.

Afen meminta masyarakat untuk bersabar karena memang anggaran yang dimiliki Disdik Sintang untuk pembangunan fisik sangat minim. Untungnya pembangunan fisik sekolah terbantu oleh adanya dana DAK dan DAU dari pemerintah pusat.

Sumber : Antaranews

Janji manis PU bangun 238 km jalan di perbatasan RI-Malaysia

gambar: ibrahimlubis.wordpress.com 

Jakarta-TBN.com: Salah satu persoalan yang kerap dihadapi rakyat Indonesia di wilayah perbatasan adalah rendahnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berjanji akan membangun 238 km jalan baru di kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang berada di Provinsi Kalimantan.

Staf ahli Menteri PU IV Bidang Hubungan Antar Lembaga Ruchyat Deni Djakapermana mengatakan pembangunan jalan ini merupakan program peningkatan infrastruktur di tahun 2012.

Pihaknya berencana membangun 132 km jalan baru di Kalimantan Timur. Sedangkan di Kalimantan Barat akan dibangun 106 km jalan baru. “Kami memang lebih utamakan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Dukungan Infrastruktur PU dalam Membuka Keterisolasian Kawasan Perbatasan’ di Kementerian PU, Jakarta, Rabu (14/8/13).

Saat ini, di perbatasan Kalimantan sendiri sudah membentang jalan raya sepanjang 493 km dari Desa Temanjuk Kabupaten Sambas hingga Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Perbatasan Kalimantan ini didominasi lahan yang dipenuhi dengan hutan. Hal ini yang menjadi salah satu tantangan bagi PU.

“Berbeda dengan perbatasan Malaysia yang sudah membentang jalan raya yang menghubungkan antar daerah,” tutup dia.

sumber : merdeka.com

Bendera delapan meter berkibar di perbatasan Indonesia-Malaysia

ilustrasi : www.tribunnews.com

Pontianak- TBN.com:  Bendera berukuran panjang delapan meter, Selasa, dikibarkan di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat oleh Pasukan Pengamanan perbatasan Batalion Infanteri 403/Wirasada Pratista dan masyarakat setempat.

Pengibaran bendera berukuran besar itu guna menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-68 di perbatasan Entikong (Indonesia) dengan Tebedu (Malaysia Timur).

Komandan Pamtas RI-Malaysia (Malindo) Letkol Inf Renal Aprindo Sinaga, mengatakan bendera tersebut dipasang di puncak Gunung Benuan. Selain itu juga dilakukan pemasangan bendera di Tugu Pancasila Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong.

“Pengibaran bendera tersebut sebagai wujud cintanya masyarakat perbatasan terhadap NKRI. Sekaligus untuk memupuk rasa nasionalis di perbatasan,” katanya. Petugas Pamtas Yonif 403/WP bersama-sama masyarakat saling mendukung saat bendera tersebut dipasang.

Menurut Komandan Pamtas Yonif tersebut, masyarakat perbatasan khususnya di Entikong tidak luntur semangat “merah putih”-nya.

Meskipun pembangunan belum merata menyentuh di daerah pedalaman, pemasangan bendera di sepanjang jalur darat perbatasan dan pengibaran bendera dengan ukuran delapan meter di puncak Gunung Benuan merupakan simbol semangat warga di perbatasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berperan aktif di segala bidang, baik itu dalam menyukseskan pembangunan dan lain sebagainya.

“Saya berharap, masyarakat di perbatasan bukan hanya sebagai penonton semata. Namun harus mengambil peran aktif dalam membangun beranda NKRI ini,” katanya.

Sementara Camat Entikong Drs Markus menegaskan ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan ini jangan sampai menjadi alasan untuk melemahkan semangat “merah putih” di perbatasan.

“Dengan keterbatasan dan ketertinggalan itu, mari kita bahu-membahu membangun beranda NKRI di perbatasan Entikong,” katanya. Entikong berjarak 312, 4 kilometer dari Pontianak ke arah timur.

Dia juga mengungkapkan, selain memasang bendera di jalur darat menuju ke perbatasan. Upacara Peringatan HUT kemerdekaan yang Ke-68 akan dipusatkan di Desa Suruh Tembawang.

“Ini upacara yang pertama kalinya di luar kota kecamatan Entikong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kembali semangat `merah putih` yang sudah mulai memudar,” ujar Markus.

Kepala Desa Entikong R Nurdin mengatakan, masyarakat tidak menuntut terlalu banyak kepada pemerintah, selama ini yang diinginkan masyarakat hanya akses jalan yang lancar mudah dan berkualitas.

“Jika jalan bagus dan berkualitas sudah tentu, masyarakat dengan mudah menjalankan aktivitas. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi juga meningkat,” katanya.

Menurut Nurdin, selama merdeka sudah 68 tahun. Masyarakat masih terkucil akibat minimnya sentuhan pembangunan terutama akses jalan menuju daerah pedalaman.

“Semoga dengan adanya program pemerintah pusat untuk melanjutkan kembali pengerjaan jalan paralel perbatasan bisa mengubah wajah NKRI yang dahulunya terbelakang menjadi terdepan,” katanya.

Sementara dari perbatasan RI di Kabupaten Sintang juga akan mengadakan upacara peringatan HUT RI pada Sabtu, 17 Agustus, di Desa Nanga Bayan, Kecamatan Ketungau Hulu.

Koordinator Kelompok masyarakat perbatasan (Kimtas) Kabupaten Sintang, Ambresius Murjani mengatakan upacara itu akan dihadiri seluruh masyarakat desa Nanga Bayan, yang merupakan desa terdekat dengan wilayah Malaysia. Desa itu berjarak tempuh sekitar 2,5 jam menuju desa terdekat di wilayah Malaysia Gua Ming.

“Pemimpin upacaranya, Kepala Desa Nanga Bayan, Nikolaus, dan dihadiri anggota Pamtas Nanga Bayan dan Satuan Jogya,” kata Murjani saat dihubungi. Sebanyak 100 bendera, bantuan Kepala Polres Sintang, Ajun Komisaris Besar (Pol) Veris Septiansyah akan dikibarkan di desa tersebut.

Sumber : AntaraNews

Sail Komodo Jadi Lahan Kampanye Laut Timor

Sail Komodo Jadi Lahan Kampanye Laut Timor

Sekitar 127 kapal dari 47 negara ikut memeriahkan rangkain pembukaan Sail Komodo 2013 di Labuan Bajo, Flores, NTT, (8/5). Kegiatan ini bertemakan: Sail Komodo 2013: Jembatan Emas Menuju Nusa Tenggara Timur Menjadi Destinasi Utama Pariwisata Dunia. Foto :  Tempo.

 

KUPANG-TBN.com : Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) memanfaatkan momentum “Sail Komodo” untuk mengkampanyekan perjuangan rakyat Timor Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) atas petaka pencemaran Laut Timor kepada ratusan wisatawan manca negara.

Mereka menyebarkan brosur kepada para wisatawan mancanegara tersebut yang diberi judul “Lembaran fakta, apakah petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor ditutupi atau tidak”.

Isi dari brosur tersebut memuat tentang kebohongan perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australasia disertai foto tentang penyemprotan bahan kimia beracun dispersant oleh AMSA untuk tenggelamkan tumpahan minyak mentah dari permukaan air laut ke dasar laut.

Brosus YPTB menyebutkan bahwa rakyat Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur mencari bantuan dari masyarakat dunia untuk mendukung dan memberikan tekanan pada Pemerintah Australia, Thailand dan Indonesia dan perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP AA untuk menyelesaikan pencemaran di Laut Timor yang mulai terlupakan.

Ketua YPTB, Ferdi Tanoni mengatakan tumpahan minyak Montara 2009 di Laut Timor yang ditutupi secara transparan, independen dan kredibel. Padahal, tumpahan minyak Montara yang mencemari Laurt Timor menurut para ahli lebih besar dari petaka tumpahan minyak di Teluk Mexico. “Sudah empat tahun Petakan tumpahan minyak Montara ini ditutupi,” katanya.

Pencemaran itu menyebabkan puluhan ribu warga Timor Barat kehilangan mata pencaharian. Karena itu, Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) sebagai satu-satunya otoritas dengan dukungan lebih dari 95 persen masyarakat nelayan, tokoh adat dan pemerintah NTT telah mengajukan pengaduan dan dan mengajukan gugatan di Pengadilan Australia.

Sumber : TEMPO.co

Ini penyebab pangan ilegal beredar di daerah perbatasan

Sindonews.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) mengungkapkan, faktor utama banyaknya produk ilegal yang masuk ke daerah perbatasan Indonesia karena berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Selain itu, keluar masuknya barang pangan yang tidak memiliki izin dari daerah setempat. Serta penggunaan jalur resmi dengan dokumen palsu. “Dari 3.307 sarana distribusi yang diperiksa 1.099 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) atau sekitar 63 persen.” ujar Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Roy Sprringa, Kamis (1/8/2013).

Dalam hal ini, Malaysia mendominasi sebagai negara produk ilegal sebesar 27 persen. Negara kedua disusul Thailand 22 persen dan Sinngapura 11 persen. Negara lainya seperti China, Perancis dan Slandia Baru. Dikarenakan hal ini kerugian ekonomi mencapai Rp5,2 miliar.

Dalam analisis temuan produk tanpa izin edar (TIE) sebanyak 76 persen dengan kerugian sekitar Rp5.2 miliar. Produk kadarluasa sebanyak 15 persen dengan kerugian Rp1 miliar.

Produk ini banyak beredar di daerah yang jauh dari sentral produksi dan distribusi serta sulitnya akses transportasi, dengan produk-produk seperti biskuit, bumbu instan, dan makanan ringan. “Jayapura, Aceh, Kupang , Palangkaraya, dan Kendari adalah daerah yang sulit akses,” katanya.

Menurutnya, produk rusak sebanyak 2,2 persen dengan kerugian Rp156 juta. Produk rusak seperti penyok dan berkarat produk kaleng susu, buah dalam kaleng dan ikan. Selain itu, produk yang TMK labelksebanyal 0,02 persen dengan kerugian sebesar Rp1.3 juta

Kepala PLT Badan POM, M Hayatie Amal, mengatakan, dalam temuan yang dilakukan Badan POM dari pangan TMK sebanyak 3.037 item dari 171.887 kemasan yang terdiri dari 964 jenis pangan rusak diantaranya ditemukan berbentuk kemasan sebanyak 3.907.

Selain itu, sebanyak 1.844 jenis pangan kadarluasa sebanyak 26.505 ditemukan berupa kemasan. 706 jenis pangan TIE, 130.374 diantaranya berupa kemasan dan 429 jenis TMK label, 11.068 diantaranya berupa kemasan.

“Dibandingkan dua tahun lalu, tahun ini hasil temuan mengalami peningkatan yang signifikan dilihat pada jumlah dan nilai temuan,” kata dia.

Dalam hal ini, lanjut Roy, Badan POM telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan tersebut dengan melakukan pembinaan pada pemilik sarana. Serta melakukan penegakan hukum seperti sangsi administratif yaitu berupa peringatan, perintah pengamanan tempat dan pemusnahan yang dilanjutkan dengan pro-justitia terhadap pelaku usaha yabg telah melakukan hal tersebut berulang kali.

“Tindakan seperti ini tentu menyalahi aturan dan pro-justitia akan dilakukan pada pengedae yang mengedarkan produk pangan ilegal dalam jumlah besar,” ujar dia.

Selain itu, bekerja sama dengan bea cukai untuk pemda setempat untuk membantu melakukan pengawasan. Hal ini akan dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui SKB antara Kemendagri dan Badan POM.

“SKB ini akan menekan kan pada suplaai barang yang dimulai dari keamanan dan penyalahgunaan zat berbahaya. Serta barang tersebut harus didaftarkan dan proses penyalurannya,” tegas dia.

 Sumber :sindonews