Timor Leste di Persimpangan Jalan: Pilih ASEAN atau Persemakmuran Inggris?

13734341571754521210

Oleh : Ricard Radja

TBN.com : Ketika sebuah media online kemarin (9/7/2013) pertama kali menurunkan berita tentang Timor Leste akan bergabung ke Persemakmuran Inggris, reaksi spontan para pembaca media itu langsung mengkait-kaitkannya dengan “dosa” Timor Leste karena melepaskan diri dari NKRI. Ini salah satunya :

1 tahun di timor timur aku bisa rasakan betapa Indonesia dulu hanya buang2 duit utk membangun negara itu,tp apa yg diberikan sm negara kita hanyalah aib di mata dunia, mereka tdk pandai bersyukur, dasar ke**rat.”

Ada juga komenter dengan nada lebih keras :

Menyesal lepas dari Indonesia karena sekarang ternyata hidup susah tanah kering tandus, miskin sumber daya alam, tak ada lapangan kerja, buntutnya ngemis minta di***ah Inggris. Kasihan sekali. Presidenmu kemarin datang ke Sritex tuh minta pabrik bangun di Timur Leste soalnya pada nganggur tanpa lapangan kerja. TNI, tolong jaga perbatasan jgn sampai ada imigran gelap masuk ke NTT.”

(sumber)

Negara baru Timor Leste memang sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan ASEAN atau Persemakmuran Inggris. Namun hitung-hitungan politis dan ekonomis, tampaknya Presiden Taur Motan Ruak condong memilih Persemakmuran Inggris.

Menurut Menlu Timor Leste Jose Luis Guterres, ide ini sudah lama dipertimbangkan. “Presiden sudah mengatakan hal ini berkali-kali, dan presiden juga berharap dukungan dari Australia,” katanya.

Kecondongan itu lebih sebagai tekanan atas kondisi ekonomi dan politik yang labil, mengingat Timor Leste kendati sudah tiga kali berganti Presiden, namun negara itu masih tetap berada dalam masa transisi. Keterbatasan sumber daya ekonomi yang dihadapi ditambah dengan berbagai permasalahan internal yang menimpa Timor Leste menimbulkan kepanikan politik bagi Timor Leste terhadap ancaman intervensi negara-negara besar di sekelilingnya, termasuk Australia. Karenanya, muncul keinginan bagi Timor leste untuk mengambil bagian dalam organisasi regional bersama ASEAN.

Namun apa mau dikata, dalam kondisi yang nyaris tak berdaya itu Menlu Australia Bob Carr pada Desember tahun lalu menganjurkan agar Timor Leste sebaiknya bergabung dengan Commonwealth of Nations, Negara-negara Persemakmuran bekas jajahan Inggris.

“Australia akan senang mendukung setiap langkah oleh Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN, tetapi keanggotaan Persemakmuran menjadi pilihan yang lebih murah dan berpotensi lebih efektif,” kata Carr kepada Radio Australia Connect Asia. (sumber)

Alasan Bob Carr cukup sederhana. Keangotaan Persemakmuran memberikan akses ke forum internasional dengan biaya rendah, sementara tuntutan keanggotaan Asean– dengan ratusan pertemuan regional yang diamanatkan setiap tahun- cukup mahal untuk sebuah negara kecil. “Persemakmuran ini berkembang menjadi sebuah komunitas demokrasi cukup cepat,” kata Carr.

Sejalan dengan keluhan Bob Carr, seorang dosen dari Singapura yang sering memberi kuliah di Timor Leste Barry Desker mengatakan, beberapa konsekuensi yang akan dihadapi Timor Leste bila menjadi anggota ASEAN adalah, harus mengikuti setidaknya 1.000 pertemuan internasional setiap tahunnya. Timor Leste pun diharuskan mengadakan sekitar 100 acara internasional per tahun.

“Saya kira secara finansial hal itu akan terlalu membebani, secara infrastruktur pun negara itu masih kurang memadai untuk melaksanakan acara seperti itu,” ujar pria yang sempat menjadi Duta Besar Singapura untuk Indonesia itu. (sumber)

Benarkah hanya itu alasannya? Bukankah saat ini Timor Leste dan Australia sedang ada sengketa terkait pengelolaan ladang gas the Greater Sunrise di Celah Timor? Timor Leste memang tak bisa lepas dari ‘politik hutang budi’ Australia yang memang berperan besar melepaskan provinsi ke-27 NKRI itu menjadi Negara yang kini bernama Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) itu.

Karenanya, bagi para penggemar berita media di Indonesia, keinginan Timor Leste bergabung ke Persemakmuran Inggris itu tetap dianggap aneh.

“Bukannya anggota persemakmuran adalah negara bekas dijajah Inggris??…sejak kapan elu pade dijajah Inggris?..,” demikian ungkapan keheranan seorang komentator di media yang sama.

Namun, aneh atau tidak, itu urusan internal negara orang. Bagi kita sebagai bangsa, pergumulan Timor Leste itu hendaknya dijadikan pelajaran berharga. Indonesia adalah negara besar, jauh lebih besar dari Timor Leste. Namun kedaulatan kita –maaf- hanya beda tipis dari Timor Leste. Kita kurang tegas terhadap negara-negara asing yang mengincar sumber daya alam kita, khususnya di Papua. Jangan sampai kita rugi dobel (kata orang Kupang). Sudah kekayaan alam kita dikeruk, kedaulatan negeri kita juga diobok-obok. ***

Sumber : Kompasiana / http://luar-negeri.kompasiana.com/2013/07/10/timor-leste-di-persimpangan-jalan-pilih-asean-atau-persemakmuran-inggris-572422.html

 

Iklan

Data perbatasan darat Indonesia-Timor Leste

Kupang-TBN.com: Data yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu dasar dan bukti untuk menyelesaikan sengketa titik perbatasan wilayah darat dengan Timor Leste cukup lengkap, kata pengamat hukum internasional Dr DW Tadeus SH MHum.

“Secara administrasi, perbatasan darat di Timor bagian barat dengan Timor Leste meliputi 10 Kecamatan yang tersebar di empat kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan kabupaten Belu dan Kabupaten Alor,” ujar pengajar Universitas Nusa Cendana itu di Kupang, Minggu (7/7/2013).

Ia merinci, ke-10 kecamatan itu meliputi Kabupaten Kupang yang terdiri dari Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi Kecamatan Miomafo Barat, Miomfo Timur dan Kecamatan Insana Utara.

Adapun kecamatan perbatasan berikut yang berbatasan dengan Timor Leste adalah Kecamatan Malaka Timur, Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Lamaknen, Kecamatan Rehaat dan Kecamatan Kobalima di Kabupten Belu.

Untuk perbatasan Laut, ia menilai, kawasan perbatasan laut wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste meliputi empat kabupaten dengan lima kecamatan, yaitu Kabupaten Kupang meliputi Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Belu terdiri dari Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kobalima.

Kabupaten TTU ada di Kecamatan Insana Utara dan Kabupaten Alor dengan Kecamatan Alor Barat Daya.

Ia mengatakan, pemetaan lokasi hingga ke tingkat pemerintahan yang paling bawah seperti itu penting dilakukan sebagai langkah awal untuk melakukan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan daerah perbatasan.

Secara bertahap, Indonesia mengajukan kebutuhan pembangunan mulai dari kebutuhan infrastruktur hingga pembangunan pendidikan dan sosial ekonomi lainnya.

“Ini penting dilakukan sehingga ada gambaran jelas bagi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk mengelola dan mengembangkan daerah perbatasan,” katanya.

Dia mengemukakan, alokasi anggaran untuk pengelolaan daerah-daerah di perbatasan NTT dan negara Timor Leste masih minim.

“Permasalahan terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan adalah pembangunan pembangunan sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur yang akhirnya bermuara pada kecepatan akses ekonomi untuk kesejahteraan warga di perbatasan,” katanya.

Menurut dia, keterbelakangan di perbatasan Indonesia umumnya sudah menjadi pemandangan yang lazim. Infrastruktur minim dan sumber daya manusia yang rendah, menjadikan perbatasan sepertinya tidak berpenghuni, sehingga sering menimbulkan banyak persoalan, di antaranya perdagangan ilegal dan berbagai macam penyelundupan gelap.

“Kondisi masyarakat di sepanjang perbatasan umumnya miskin dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan tinggal di wilayah terisolir. Sumber mata pencaharian utama masyarakat di kawasan perbatasan adalah kegiatan pertanian lahan kering yang sangat tergantung pada cuaca dan iklim,” katanya.

Meski demikian, katanya hingga saat ini harus jujur diakui juga bahwa kondisi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Indonesia ini, pada umumnya bahkan masih relatif lebih baik dari masyarakat Timor Leste yang tinggal di sekitar perbatasan.

“Kawasan perbatasan di NTT khususnya di lima kecamatan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste maupun daerah NTT secara keseluruhan masih relatif lebih maju dari distrik-distrik yang ada di Timor Leste,” katanya.  [ANTARA News]