Indonesia Perlu Intensif Bicarakan Batas Negara Dengan Malaysia

JAKARTA-TBN.com: Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, hingga kini setidaknya masih ada 10 titik daerah rawan konflik di wilayah perbatasan Pulau Kalimantan. Konflik biasanya dipicu batas wilayah negara yang belum disepakati. Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR RI Helmi Fauzy mengatakan, pemerintah perlu terus mengintensifkan pembicaraan dengan Malaysia, untuk menyelesaikan tapal batas darat dan laut.

“Hal ini guna menghindari munculnya gesekan dan konflik di lapangan terkait dengan pengelolaan dan penguasaan hal-hal yang terkandung dan terdapat di wilayah perbatasan,” ujar Helmi Fauzy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa pekan lalu.

Terlebih, kata Helmi, saat Komisi I melakukan kunker ke wilayah perbatasan, beberapa patok perbatasan negara mulai ada yang rusak, dan terindikasi mulai bergeser ke dalam. Hal itu akibat kegiatan illegal logging di perbatasan dan menggeser patok batas negara yang ada. “Kami katakan kami sangat khawatir dalam persoalan patok batas negara dengan Malaysia itu. Ada yang tidak jelas dan rusak. Dan kami tengarai hal itu akibat kegiatan illegal logging di perbatasan Kalimantan. Karena, kalau hutannya sudah ditebang, maka patok-patok negara akan mudah digeser juga,” jelasnya.

Menurut Helmi, pembahasan batas negara dengan Malaysia, selama ini yang cukup alot dan rumit, ketika sudah menyangkut batas wilayah laut. “Hal ini karena juga terkait dengan batas wilayah perairan dengan Singapura. Sehingga pembicaraan perundingan dilakukan secara hati-hati,” ujarnya.

Namun , sikap kehati-hatian dalam pembahasan batas negara itu, kata Helmi, jangan sampai membuat pembahasannya berlarut-larut. Karena, semakin berlarut-larut pembatasan tapal batas negara dengan Malaysia, berpotensi merugikan Indonesia. “Ini mengacu realita di lapangan, adanya patok negara yang hilang, tidak jelas posisinya , sehingga posisinya menjadi bergeser dari titik patok awal.”

Menurut Helmi, memang sebaiknya Pemerintah RI membuat perencaanaan dan jadwal waktu penyelesaian batas negara dengan Malaysia. Jika tidak, potensi konflik di perbatasan, akan semakin terbuka lebar. “Tentu kita tidak ingin itu terjadi. Karenanya, Komisi I DPR sejak awal sudah ingatkan pada pemerintah, perlu pembicaraan intensif dengan Malaysia guna selesaikan masalah perbatasan negara ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, hingga kini setidaknya masih ada 10 titik daerah rawan konflik di wilayah perbatasan Pulau Kalimantan. Konflik biasanya dipicu batas wilayah negara yang belum disepakati.

“Di Kalimantan ada 10 daerah perbatasan. Artinya, di daerah itu masih rawan konflik,” ujar Agus Suhartono.
Iklan

KRGIATAN PEREKONOMIAN DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA, DIKUASAI MALAYSIA

TBN – Lebih dari 60 persen lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dikuasai investor dari Malaysia.

Papan Nama Perbatasan Indonesia-Malaysia

Papan Nama Perbatasan Indonesia-Malaysia

Di kalangan masyarakat suku Dayak Kantuk dan suku Dayak Iban di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di wilayah Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Ampanang, dan Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar), ada istilah “simpak beliung”.Simpak beliung adalah uang tali alih yang diberikan kepada masyarakat lokal pemilik lahan secara tradisional oleh salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, setiap kali membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Terjemahan harafiah dari kata simpak adalah sompel. Beliung adalah sejenis kapak, alat tebang tradisional yang digunakan untuk menebang tegakan pohon di hutan. Bagi warga yang mau meminjamkan lahannya secara tertulis dan mengikat selama satu siklus tanam, 25-30 tahun, maka diberikan uang simpak beliung Rp 250.000 per hektare.

Uang simpak beliung Rp 250.000 per hektare merupakan potret ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang bermukim di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Ini karena setelah menyerahkan tanah, masyarakat pemilik lahan tradisional sudah tidak memiliki hak lagi selama satu siklus tanam.

Apabila masyarakat ingin menjadi petani peserta maka diberlakukan pola 80:20. Artinya, masyarakat secara sukarela meminjam pakai lahan secara tradisional seluas 80 persen dari tanah yang dimiliki, untuk selanjutnya dibayar uang simpak beliung Rp 250.000 per hektare.
Sisa lahan bagi masyarakat penyerah lahan sebesar 20 persen dijanjikan akan dibangun kebun plasma. Kendati sudah menyerahkan lahan untuk dipinjam pakai selama satu siklus tanam, masyarakat penyerah lahan harus pula menanggung beban kredit berkisar antara Rp 70-140 juta per hektare selama satu siklus tanam.
Jadi Buruh
Satu-satunya jaminan yang didapat masyarakat adalah diterima menjadi buruh harian oleh perusahaan, dengan gaji Rp 50.000-62.500 per hari. Perusahaan kelapa sawit tersebut selama satu siklus tanam akan menikmati keuntungan menggiurkan, dengan tingkat penghasilan di atas Rp 4 juta per hektare per bulan.
Rinciannya, per hektare lahan ditanam 128 pohon, di mana produksi per pohon 30 kilogram tiap kali panen, dengan harga satuan Tandan Buah Segar (TBS) Rp 1.300 (per Juni 2013), maka uang yang diraup oleh perusahaan kelapa sawit mencapai Rp 4,992 juta tiap kali panen.
Apabila panen diberlakukan tiga kali per bulan, uang yang diraup perusahaan kelapa sawit dari “menipu” petani pemilik lahan tradisional di Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Ampanang, dan Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, sebesar Rp 11,976 juta per hektare per bulan, menjadi Rp 143,712 juta per hektare per tahun dan melonjak Rp 2,874 miliar per hektare dalam rentangwaktu 20 tahun masa tanaman produktif. Sementara itu investasi per hektare kebun kepala sawit tidak lebih dari Rp 80 juta.
Kepala Desa Nanga Kantuk, Kecamatan Ampanang, Sudirman, mengaku tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi ekspansi perkebunan kelapa sawit berskala besar di wilayahnya. Kekuatan uang pemilik modal telah membuat masyarakat terlena.
“Masyarakat butuh pekerjaan tetap untuk bertahan hidup dan menyekolahkan anak-anak. Sementara perusahaan perkebunan ini menjanjikan bagi masyarakat yang terjebak kepentingan pragmatis. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melarang masyarakat menyerahkan lahan. Saya hanya bisa mengimbau,” ujar Sudirman.
Hukum Pasar
Kesemerawutan perkebunan kelapa sawit di Kalbar menunjukkan potret betapa dahsyatnya pembangunan ekonomi yang berorientasihukum pasar di Indonesia. Di dalam teori hukum pasar, kekuatan uang selalu akan keluar sebagai pemenang di dalam perebutan sumber daya alam.
Tapi kekuatan ekonomi yang berbasis hukum pasar suatu saat nanti tetap akan menimbulkan konflik berkepanjangan, seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat di dalam menuntut hak hidupnya.
Karena itulah Kapolda Kalbar Brigjen Tugas Dwi Apriyanto, di sela-sela seminar hukum adat di Pontianak April lalu, memprediksi perkebunan kelapa sawit di Kalbar menjadi sumber utama pemicu konflik di masa mendatang.
“Ada 85 titik potensi konflik di Kalimantan Barat, dan sebagian besar bersumbu kepada status kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat dan investor. Ini mesti disikapi secara lebih serius, dan polisi tidak ingin hanya sendirian sebagai pemadam kebakaran di dalam menghadapi gejolak sosial masyarakat,” kata Apriyanto.
Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kapuas Hulu, Ringgai, menilai ada semacam kesadaran baru masyarakat di dalam menuntut haknya atas tanah, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan AMAN pada 16 Mei 2013. Dalam putusan MK, status tanah adat sudah tidak lagi masuk di dalam status tanah negara.
“Pascaputusan MK, tanah adat dipisahkan dari tanah negara, karena sebelum negara lahir, masyarakat adat sudah ada. Sekarang memang dibutuhkan sikap arif dan bijaksana, serta sikap cerdas pemerintah di dalam menerapkan program pembangunan, agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan,” ujar Ringkai.
Dikuasai Malaysia
Selain menimbulkan ketidakadilan ekonomi, program pembangunan yang semata-mata mengedepankan hukum pasar pada kenyataannya telah mengusik rasa nasionalisme segenap lapisan masyarakat di Provinsi Kalbar. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kalbar Sri Jumiatin mengakui lebih dari 60 persen lahan perkebunan kelapa sawit di Kalbar dikuasai investordari Federasi Malaysia.
BPMD Provinsi Kalbar mencatat per April 2013, produksi kelapa sawit di sana, yang terdiri dari produksi perkebunan rakyat, mencapai 401,894 ton, produksi perkebunan negara mencapai 132,099 ton, dan produksi perkebunan swasta mencapai 347,775 ton.
Luas area untuk perkebunan kelapa sawit di Kalbar terdiri dari perkebunan rakyat seluas 189.255 hektare, perkebunan negara 42.072 hektare, dan perkebunan swasta 299.248 hektare.

Indonesia dicatat sebagai produksi minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia, dengan total produksi 19,844 juta ton pada 2012, dengan luas lahan keseluruhan 17,824 juta hektare. Secara nasional, investor dari Federasi Malaysia masih tercatat mendominasi kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Sumber : AJU,  Sinar Harapan