Pesawat Tanpa Awak Siap Intai Perbatasan Indonesia-Malaysia

 Petugas mengoperasikan Pesawat Terbang Tanpa Awak atau Pesawat Udara Nir Awak (PTTA/PUNA) Wulung saat uji coba di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis (11/10). (Yasin Habibi)

Ilustrasi : Pesawat Terbang Tanpa Awak atau Pesawat Udara Nir Awak (PTTA/PUNA).

 

SUNGAI RAYA — TBN.com : Komandan Lanud Supadio Pontianak Kolonel Penerbang Ir. Novyan Samyoga mengatakan dalam waktu dekat 12 unit pesawat tanpa awak akan dioperasikan untuk melakukan pengawasan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

“Dalam melakukan pengawasan di wilayah perbatasan udara Indonesia-Malaysia, Pangkalan Udara Supadio Pontianak akan mengoperasikan pesawat tanpa awak. Pesawat tanpa awak itu nantinya akan mengawasi seluruh wilayah perbatasan,” kata Novyan di Sungai Raya, Jumat (19/7/2013).

Dia mengatakan, rencananya pesawat tanpa awak tersebut akan awal tahun depan. Menurutnya jika menggunakan tenaga manusia untuk mengawasi perbatasan dibutuhkan ribuan orang, bahkan jika menggunakan pesawat biasa memiliki keterbatasan dari sisi bahan bakar, sehingga pengawasan diwilayah perbatasan tidak dapat maksimal.

“Jika menggunakan pesawat tanpa awak bisa mutar-mutar, ngambil foto dan video, baru pesawat kembali ke lanud supadio,” tuturnya.

Novyan menjelaskan Lanud Supadio dilengkapi pesawat tanpa awak lantaran Kalbar berada di wilayah perbatasan. Pesawat tanpa awak yang digunakan ada dua jenis yaitu, jenis wulung buatan lokal dan heron buatan luar negeri.

“Sengaja kami gabung karena pesawat tanpa awak buatan Indonesia baru di buat, sedangkan yang luar negeri sudah maju. Dengan digabungnya, nanti produksinya bisa meniru luar negeri sehingga kedepan pesawat lokal kita makin bagus,” katanya.

Dia menuturkan pesawat tanpa awak jenis wulung sebanyak nantinya akan ada sebanyak delapan unit sedangkan jenis heron yang buatan luar negeri sebanyak empat unit. Nantinya pesawat berangkat dari Lanud Supadio dan setelah mengambil gambar ke setiap kawasan perbatasan maka pesawat akan kembali ke Lanud Supadio Lagi.

“Semua pesawat itu kumpul di Lanud Supadio Pontianak dan dikontrol dari lanud supadio oleh pilot handal TNI AU. Pesawat setelah mengawasi akan kembali lagi ke Lanud Supadio Pontianak,” kata Novyan.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Iklan

Kaltim Perlu Pusat Bantu Infrastruktur

SAMARINDA-TBN.com :  Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana-sarana penunjang lainnya di Kaltim masih menjadi prioritas dalam kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak-Farid Wadjdy mengingat Kaltim perkembangan ekonomi yang tumbuh sangat pesat. Walau demikian bantuan dana  dari Pemerintah Pusat untuk sejumlah pembangunan infrastruktur yang memang menjadi kewenangannya tersebut  maSih sangat kecil. Demikian dikatakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H. Sa’bani saat menerima tim pengkaji survey dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) di ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (26/6/2013).

“Perhatian dan bantuan dari Pemeritah Pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim masih sangat sedikit. Padahal banyak pekerjaan yang membutuhkan dana dari APBN. Akibatnya banyak proyek jalan, jembatan, pelabuhan dan bandar udara yang penyelesaiannya kalah cepat dengan infrastruktur di Pulau Jawa,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Sa’bani, pembangunan infrastruktur di perbatasan dengan negara tetangga Malaysia, pembangunanya sangat lambat karena hanya mengandalkan APBD saja. Pembangunan kawasan perbatasan, ujarnya telah dimulai jauh sebelum proyek Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dicanangakan oleh Pemeritnah Pusat.  Untuk itu, Sa’bani meminta tim untuk menyampaikan keluhan, kendala dan obyektivitas pembangunan di Kaltim terutama pembangunan di kawasan perbatasan kepada Presiden.

“Kita mencoba mensingkronkan semua perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah tetapi kita masih tergopoh-gopoh untuk melaksanakan implementasi politik anggaran yang diharapkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Ekonomi Pengkaji Bidang Geografi Lemhanas RI Brigjen TNI Asis Wanto mengatakan hasil kerja Lemhannas  langsung diserahkan kepada Presiden. Salah satu tugas pokoknya adalah penyelenggaraan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional yang dilakukan oleh Presiden dalam menjamin wibawa dan keutuhan NKRI.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan gambaran sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan pendalaman kajian sehingga pelaksanaan dapat mencapai tujuan sesuai dengan harapan,” ujarnya.

 Sumber: kaltimprov.go.id

Pekerja Asing di Perbatasan Harus Ditertibkan

Pekerja Asing di Perbatasan Harus Ditertibkan

Perbatasan RI-Malaysia

PONTIANAKTBN.com :  Pekerja asing di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Negara Bagian Sarawak, Malaysia, harus ditertibkan. Ada indikasi, mereka tidak menggunakan dokumen resmi.

Menurut anggota Komisi D DPRD Kalbar Martinus Sudarno, penertiban itu mendesak dilakukan. “Kalau hal demikian yang terjadi pada pekerja Indonesia di Sarawak, pasti sudah dikejar-kejar dan kemudian ditangkap,” kata Martinus, Selasa (19/2/2013).

Martinus menjelaskan, ada banyak pengusaha asal Malaysia yang membuka perkebunan kelapa sawit di Kalbar. Sebagian ada di wilayah perbatasan, dan pekerjanya juga berasal dari Malaysia.

“Jangan sampai, negara tetangga bersikap keras kepada tenaga kerja Indonesia, tetapi kita bersikap lunak terhadap pekerja mereka yang tak menggunakan dokumen resmi. Seolah-olah, dengan bangga kita menyambut mereka. Itu jangan sampai terjadi sehingga penertiban pekerja asing itu harus dilakukan,” kata Martinus. [KOMPAS.com]