Suasana Upacara HUT RI ke 68 di Perbatasan Papua-PNG

Anak-anak muda Papua merayakannya dengan menari Yospan utk memeriahkan upacara bendera Merah Putih di perbatasan RI-PNG. Foto : Antara

Skou-TBN.com : Upacara bendera HUT RI ke-68 pertama kalinya digelar di Lapangan Skouw-Wutung, wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.

Upacara yang dihadiri lebih dari lima ribuan gabungan PNS, aparat keamanan, anak sekolah dan warga setempat ini, dipimpin langsung oleh Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano.

Pihaknya mengklaim sengaja melakukan upacara bendera di daerah perbatasan, untuk membuktikan bahwa daerah Papua aman dan wilayah Papua dapat menjadi garda terdepan pintu masuknya Indonesia.

“Papua ini tanah damai dan tolak ukurnya ada pada Kota Jayapura. Kalau Kota Jayapura ini aman, maka seluruh tanah Papua ini akan aman dan damai. Bahwa saya ingin bahwa daerah inilah daerah yang aman, daerah yang bukan miskin, daerah yang bukan pergolakan. Bahwa inilah garda terdepan, pintu terdepan dari Indonesia dan hari ini kita mengibarkan Bendera Merah Putih di daerah ini, suatu tanda bahwa NKRI harga mati,” jelasnya, Sabtu (17/6/2013).

Dalam perayaan HUT RI hari ini juga dihadiri oleh masyarakat PNG yang berada di sekitar perbatasan, diantaranya dari Provinsi Sandaun, warga dari Kampung Waromo dan beberapa kampung disekitar Vanimo.

Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut Konsulat PNG. Jahar Gultom, sejumlah anggota anggota parlemen PNG, Panglima TNI PNG dan beberapa anggotanya.

Pengamanan Aparat

Dalam perayaan itu, sebanyak 200-an aparat gabungan TNI/Polri mengamankan perayaan HUT RI ke-68 di Tapal batas, Indonesia-Papua Nugini.

Kapolresta Jayapura, Alfred Papare menuturkan hingga penurunan Bendera Merah Putih yang dilakukan hari ini, situasi di Kota Jayapura kondusif.

“Polres 2 SST personil, Brimob 1 SST, diback up sama 4 rantis, kemudian dari polsek 10 anggota yang ada di pospol. Jadi total sekitar 200 lebih untuk yang lokasi ini. Diluar lokasi ini untuk PAM jalur kita gelar seluruh anggota Lantas, Japsel, Abe dan Muara Tami, diback up oleh Lantas Polresta,” jelas Alfred.

Pengamanan di Skouw-Wutung, perbatasan Papua-Papua Nugini tidak seperti biasanya, enam unit Baracuda disiagakan sepanjang jalan menuju ke perbatasan. Aparat gabungan TNI/polri juga disiagakan dengan senjata lengkap untuk pengamanan HUT RI tersebut.

Upacara HUT RI ke-68 sepanjang Papua berintegrasi dengan Indonesia, baru pertama kalinya dilakukan diwilayah perbatasan. Dalam kemeriahan HUT RI ke-68, ribuan warga Papua dan Papua Nugini ikut memeriahkan pertandingan dan atraksi seni budaya.

Sebelumnya, Juru bicara Polda Papua I Gede Sumerta Jaya menyebutkan lebih dari 4 daerah  di Papua rawan penembakan saat HUT RI hari ini. Daerah tersebut diantaranya Paniai, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Serui, Sarmi dan Timika.

Sumber : KBR68H

Di Perbatasan Belum Merdeka

SD Jarak Jauh Mungguk Kubu Hilir-Sintang

Sintang-TBN- Republik Indonesia Sudah 68 tahun merdeka. Namun kemerdekaan itu tak dirasakan masyarakat di tanah perbatasan. Sebab masih ada ketimpangan pembangunan di negeri ini. Permbangunan di perbatasan Indonesia-Malaysia masih terus diabaikan.

Ada rasa cemburu jika melihat negeri seberang yang kawasan perbatasannya terbangun dengan apik. Di negeri tetangga, jalan perbatasannya mulus seperti jalan tol. Berbeda dengan jalan perbatasan negeri ini, berlumpur seperti sawah para petani. Jika ingin melewati jalan bagus, masyarakat perbatasan harus menggunakan jalan bagus yang diciptakan Tuhan, yaitu sungai.

Tidak hanya infrastruktur jalan, infrastruktur dasar lainnya juga demikian. Salah satun ya infrastruktur pendidikan. Jika anak-anak negeri seberang yang berada di perbatasan bersekolah di gedung yang megah, asri dan lengkap dengan berbagai sarana penunjangnya maka anak-anak Merah Putih yang hidup di perbatasan harus ikhlas bersekolah di sebuah gubuk sederhana yang tinggal menunggu waktu untuk roboh. Bisa dibayangkan kalau seandainya gubuk itu roboh, kemana mereka harus sekolah?

Seperti yang dialami anak-anak Dusun Mungguk Kubu Hilir, Desa Kubu Berangan, Kecamatan Ketungau Tengah. Anak-anak tersebut dengan ikhlas hati bersekolah di sebuah gubuk yang berukuran  8 x 12 meter, bertiang kayu bulat, atas sirap, dinding dan lantai terbuat

dari papan. Begitupun dengan kursi dan meja belajarnya, sangat sederhana.

Bangunan gubuk ini terdiri dari empat ruangan yang digunakan untuk kelas I, II, III dan IV. SD di Dusun Mungguk Kubu Hilir ini merupakan SD Jarak Jauh yang induknya di SDN 10 Nanga Entoloi, kurang lebih berjarak 6 km. Sementara untuk siswa kelas V dan VI harus bersekolah di sekolah Induk tersebut.

“Bangunan sekolah inipun dibangun secara swadaya oleh masyarakat sejak 1996 lalu,” beber Pj Kades Kubu Berangan, Darnatus.

Dia mengungkapkan sejak tahun 1996, masyarakat Dusun Mungguk Kubu Hilir mengumpulkan dana untuk membangun sekolah tersebut tanpa bantuan pemerintah sedikitpun.

Sekarang ini, lanjutnya, bangunan SD jarak jauh tersebut sudah dalam kondisi rusak parah. Banyak atapnya yang sudah bocor, begitu juga dengan dinding dan lantainya sudah banyak yang keropos.

“Kami sangat mengharapkan Pemkab Sintang dapat segera membangun SD di dusun kami,”harapnya.

Harapan yang sama disampaikan guru kontrak SD Jarak Jauh tersebut yaitu Yulius. Dia menuturkan kondisi bangunan sekolah yang sempit dan rusak tersebut membuat proses belajar mengajar menjadi terganggu.

“Proses belajar di sini sangat tidak efektif,” tuturnya.

SD jarak Jauh ini menjadi tempat menuntut ilmu 124 siswa. Sementara itu, hanya ada seorang guru PNS yang mengajar di sekolah tersebut. Untungnya, guru itu dibantu oleh seorang guru kontrak dan dua orang guru honor.

Kondisi infrastruktur pendidikan yang sangat menyedihkan tersebut tidak hanya ada di Dusun Mungguk Kubu Hilir tapi juga ada di Dusun Sepulau, Desa Mungguk Gelombang, Kecamatan Ketungau Tengah.

Bangunan SD di dusun Sepulau juga sebuah gubuk. Bangunan dari kayu bulat, berdinding kulit kayu dan beratap daun itu dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat.

Pendirian bangunan sekolah oleh masyarakat menjadi bukti besarnya kesadaran masyarakat akan pendidikan. Tapi sayangnya perhatian pemerintah untuk pendidikan di kawasan perbatasan masih sangat minim.

Sementara itu, sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Marchues Afen menyampaikan, Disdik Sintang telah menganggarkan dana untuk rehap bangunan SD Jarak Jauh di Dusun Mungguk Kubu Hilir di tahun 2014.

“:Rencana rehap sekolah tersebut sudah terpikirkan sejak 2012 kemarin, karena anggaran belum ada, maka baru akan dilaksanakan tahun 2014,”ungkapnya.

Afen meminta masyarakat untuk bersabar karena memang anggaran yang dimiliki Disdik Sintang untuk pembangunan fisik sangat minim. Untungnya pembangunan fisik sekolah terbantu oleh adanya dana DAK dan DAU dari pemerintah pusat.

Sumber : Antaranews

Janji manis PU bangun 238 km jalan di perbatasan RI-Malaysia

gambar: ibrahimlubis.wordpress.com 

Jakarta-TBN.com: Salah satu persoalan yang kerap dihadapi rakyat Indonesia di wilayah perbatasan adalah rendahnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berjanji akan membangun 238 km jalan baru di kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang berada di Provinsi Kalimantan.

Staf ahli Menteri PU IV Bidang Hubungan Antar Lembaga Ruchyat Deni Djakapermana mengatakan pembangunan jalan ini merupakan program peningkatan infrastruktur di tahun 2012.

Pihaknya berencana membangun 132 km jalan baru di Kalimantan Timur. Sedangkan di Kalimantan Barat akan dibangun 106 km jalan baru. “Kami memang lebih utamakan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Dukungan Infrastruktur PU dalam Membuka Keterisolasian Kawasan Perbatasan’ di Kementerian PU, Jakarta, Rabu (14/8/13).

Saat ini, di perbatasan Kalimantan sendiri sudah membentang jalan raya sepanjang 493 km dari Desa Temanjuk Kabupaten Sambas hingga Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Perbatasan Kalimantan ini didominasi lahan yang dipenuhi dengan hutan. Hal ini yang menjadi salah satu tantangan bagi PU.

“Berbeda dengan perbatasan Malaysia yang sudah membentang jalan raya yang menghubungkan antar daerah,” tutup dia.

sumber : merdeka.com

Timor Leste di Persimpangan Jalan: Pilih ASEAN atau Persemakmuran Inggris?

Oleh : Ricard Radja

TBN.com : Ketika sebuah media online kemarin (9/7/2013) pertama kali menurunkan berita tentang Timor Leste akan bergabung ke Persemakmuran Inggris, reaksi spontan para pembaca media itu langsung mengkait-kaitkannya dengan “dosa” Timor Leste karena melepaskan diri dari NKRI. Ini salah satunya :

“1 tahun di timor timur aku bisa rasakan betapa Indonesia dulu hanya buang2 duit utk membangun negara itu,tp apa yg diberikan sm negara kita hanyalah aib di mata dunia, mereka tdk pandai bersyukur, dasar ke**rat.”

Ada juga komenter dengan nada lebih keras :

“Menyesal lepas dari Indonesia karena sekarang ternyata hidup susah tanah kering tandus, miskin sumber daya alam, tak ada lapangan kerja, buntutnya ngemis minta di***ah Inggris. Kasihan sekali. Presidenmu kemarin datang ke Sritex tuh minta pabrik bangun di Timur Leste soalnya pada nganggur tanpa lapangan kerja. TNI, tolong jaga perbatasan jgn sampai ada imigran gelap masuk ke NTT.”

(sumber)

Negara baru Timor Leste memang sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan ASEAN atau Persemakmuran Inggris. Namun hitung-hitungan politis dan ekonomis, tampaknya Presiden Taur Motan Ruak condong memilih Persemakmuran Inggris.

Menurut Menlu Timor Leste Jose Luis Guterres, ide ini sudah lama dipertimbangkan. “Presiden sudah mengatakan hal ini berkali-kali, dan presiden juga berharap dukungan dari Australia,” katanya.

Kecondongan itu lebih sebagai tekanan atas kondisi ekonomi dan politik yang labil, mengingat Timor Leste kendati sudah tiga kali berganti Presiden, namun negara itu masih tetap berada dalam masa transisi. Keterbatasan sumber daya ekonomi yang dihadapi ditambah dengan berbagai permasalahan internal yang menimpa Timor Leste menimbulkan kepanikan politik bagi Timor Leste terhadap ancaman intervensi negara-negara besar di sekelilingnya, termasuk Australia. Karenanya, muncul keinginan bagi Timor leste untuk mengambil bagian dalam organisasi regional bersama ASEAN.

Namun apa mau dikata, dalam kondisi yang nyaris tak berdaya itu Menlu Australia Bob Carr pada Desember tahun lalu menganjurkan agar Timor Leste sebaiknya bergabung dengan Commonwealth of Nations, Negara-negara Persemakmuran bekas jajahan Inggris.

“Australia akan senang mendukung setiap langkah oleh Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN, tetapi keanggotaan Persemakmuran menjadi pilihan yang lebih murah dan berpotensi lebih efektif,” kata Carr kepada Radio Australia Connect Asia. (sumber)

Alasan Bob Carr cukup sederhana. Keangotaan Persemakmuran memberikan akses ke forum internasional dengan biaya rendah, sementara tuntutan keanggotaan Asean– dengan ratusan pertemuan regional yang diamanatkan setiap tahun- cukup mahal untuk sebuah negara kecil. “Persemakmuran ini berkembang menjadi sebuah komunitas demokrasi cukup cepat,” kata Carr.

Sejalan dengan keluhan Bob Carr, seorang dosen dari Singapura yang sering memberi kuliah di Timor Leste Barry Desker mengatakan, beberapa konsekuensi yang akan dihadapi Timor Leste bila menjadi anggota ASEAN adalah, harus mengikuti setidaknya 1.000 pertemuan internasional setiap tahunnya. Timor Leste pun diharuskan mengadakan sekitar 100 acara internasional per tahun.

“Saya kira secara finansial hal itu akan terlalu membebani, secara infrastruktur pun negara itu masih kurang memadai untuk melaksanakan acara seperti itu,” ujar pria yang sempat menjadi Duta Besar Singapura untuk Indonesia itu. (sumber)

Benarkah hanya itu alasannya? Bukankah saat ini Timor Leste dan Australia sedang ada sengketa terkait pengelolaan ladang gas the Greater Sunrise di Celah Timor? Timor Leste memang tak bisa lepas dari ‘politik hutang budi’ Australia yang memang berperan besar melepaskan provinsi ke-27 NKRI itu menjadi Negara yang kini bernama Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) itu.

Karenanya, bagi para penggemar berita media di Indonesia, keinginan Timor Leste bergabung ke Persemakmuran Inggris itu tetap dianggap aneh.

“Bukannya anggota persemakmuran adalah negara bekas dijajah Inggris??…sejak kapan elu pade dijajah Inggris?..,” demikian ungkapan keheranan seorang komentator di media yang sama.

Namun, aneh atau tidak, itu urusan internal negara orang. Bagi kita sebagai bangsa, pergumulan Timor Leste itu hendaknya dijadikan pelajaran berharga. Indonesia adalah negara besar, jauh lebih besar dari Timor Leste. Namun kedaulatan kita –maaf- hanya beda tipis dari Timor Leste. Kita kurang tegas terhadap negara-negara asing yang mengincar sumber daya alam kita, khususnya di Papua. Jangan sampai kita rugi dobel (kata orang Kupang). Sudah kekayaan alam kita dikeruk, kedaulatan negeri kita juga diobok-obok. ***

Sumber : Kompasiana / http://luar-negeri.kompasiana.com/2013/07/10/timor-leste-di-persimpangan-jalan-pilih-asean-atau-persemakmuran-inggris-572422.html

 

Bendera delapan meter berkibar di perbatasan Indonesia-Malaysia

ilustrasi : www.tribunnews.com

Pontianak- TBN.com:  Bendera berukuran panjang delapan meter, Selasa, dikibarkan di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat oleh Pasukan Pengamanan perbatasan Batalion Infanteri 403/Wirasada Pratista dan masyarakat setempat.

Pengibaran bendera berukuran besar itu guna menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-68 di perbatasan Entikong (Indonesia) dengan Tebedu (Malaysia Timur).

Komandan Pamtas RI-Malaysia (Malindo) Letkol Inf Renal Aprindo Sinaga, mengatakan bendera tersebut dipasang di puncak Gunung Benuan. Selain itu juga dilakukan pemasangan bendera di Tugu Pancasila Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong.

“Pengibaran bendera tersebut sebagai wujud cintanya masyarakat perbatasan terhadap NKRI. Sekaligus untuk memupuk rasa nasionalis di perbatasan,” katanya. Petugas Pamtas Yonif 403/WP bersama-sama masyarakat saling mendukung saat bendera tersebut dipasang.

Menurut Komandan Pamtas Yonif tersebut, masyarakat perbatasan khususnya di Entikong tidak luntur semangat “merah putih”-nya.

Meskipun pembangunan belum merata menyentuh di daerah pedalaman, pemasangan bendera di sepanjang jalur darat perbatasan dan pengibaran bendera dengan ukuran delapan meter di puncak Gunung Benuan merupakan simbol semangat warga di perbatasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berperan aktif di segala bidang, baik itu dalam menyukseskan pembangunan dan lain sebagainya.

“Saya berharap, masyarakat di perbatasan bukan hanya sebagai penonton semata. Namun harus mengambil peran aktif dalam membangun beranda NKRI ini,” katanya.

Sementara Camat Entikong Drs Markus menegaskan ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan ini jangan sampai menjadi alasan untuk melemahkan semangat “merah putih” di perbatasan.

“Dengan keterbatasan dan ketertinggalan itu, mari kita bahu-membahu membangun beranda NKRI di perbatasan Entikong,” katanya. Entikong berjarak 312, 4 kilometer dari Pontianak ke arah timur.

Dia juga mengungkapkan, selain memasang bendera di jalur darat menuju ke perbatasan. Upacara Peringatan HUT kemerdekaan yang Ke-68 akan dipusatkan di Desa Suruh Tembawang.

“Ini upacara yang pertama kalinya di luar kota kecamatan Entikong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kembali semangat `merah putih` yang sudah mulai memudar,” ujar Markus.

Kepala Desa Entikong R Nurdin mengatakan, masyarakat tidak menuntut terlalu banyak kepada pemerintah, selama ini yang diinginkan masyarakat hanya akses jalan yang lancar mudah dan berkualitas.

“Jika jalan bagus dan berkualitas sudah tentu, masyarakat dengan mudah menjalankan aktivitas. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi juga meningkat,” katanya.

Menurut Nurdin, selama merdeka sudah 68 tahun. Masyarakat masih terkucil akibat minimnya sentuhan pembangunan terutama akses jalan menuju daerah pedalaman.

“Semoga dengan adanya program pemerintah pusat untuk melanjutkan kembali pengerjaan jalan paralel perbatasan bisa mengubah wajah NKRI yang dahulunya terbelakang menjadi terdepan,” katanya.

Sementara dari perbatasan RI di Kabupaten Sintang juga akan mengadakan upacara peringatan HUT RI pada Sabtu, 17 Agustus, di Desa Nanga Bayan, Kecamatan Ketungau Hulu.

Koordinator Kelompok masyarakat perbatasan (Kimtas) Kabupaten Sintang, Ambresius Murjani mengatakan upacara itu akan dihadiri seluruh masyarakat desa Nanga Bayan, yang merupakan desa terdekat dengan wilayah Malaysia. Desa itu berjarak tempuh sekitar 2,5 jam menuju desa terdekat di wilayah Malaysia Gua Ming.

“Pemimpin upacaranya, Kepala Desa Nanga Bayan, Nikolaus, dan dihadiri anggota Pamtas Nanga Bayan dan Satuan Jogya,” kata Murjani saat dihubungi. Sebanyak 100 bendera, bantuan Kepala Polres Sintang, Ajun Komisaris Besar (Pol) Veris Septiansyah akan dikibarkan di desa tersebut.

Sumber : AntaraNews

Personel Raider-100 siaga di perbatasan Indonesia-Malaysia

Langkat, Sumut – TBN.com: Sebanyak 650 personel TNI Kodam Satu Bukit Barisan dari Batalyon Raider-100 yang bermarkas di Sei Bingei Kabupaten Langkat Sumatera Utara akan diberangkatkan untuk menjaga perbatasan Indonesia dan Malaysia pada September mendatang.

Danyon Raider-100 Letkol (inf) Safta Feriansyah di Stabat, Rabu, menjelaskan personel yang diberangkatkan itu akan menjaga perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur antara Indonesia dan Malaysia selama tujuh sampai sembilan bulan.

Berbagai tugas yang akan dilakukan adalah patroli perbatasan dan kegiatan sosial bagi masyarakat setempat. Serangkaian latihan dan persiapan untuk keberangkatan juga sudah dilakukan.

Safta Feriansyah mengungkapkan salah satu latihan yang dilakukan termasuk latihan anti teror. Dalam latihan simulasi anti teror ini prajurit Raider-100 berhasil mengamankan aksi teror yang dilakukan para teroris.

Menurutnya latihan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas prajurit TNI, jika sewaktu-waktu diminta untuk menanggulangi aksi terorisme.

“Ini juga menjelang keberangkatan prajurit untuk menjaga perbatasan,” katanya.

Sumber : Antaranews

Ini penyebab pangan ilegal beredar di daerah perbatasan

Sindonews.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) mengungkapkan, faktor utama banyaknya produk ilegal yang masuk ke daerah perbatasan Indonesia karena berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Selain itu, keluar masuknya barang pangan yang tidak memiliki izin dari daerah setempat. Serta penggunaan jalur resmi dengan dokumen palsu. “Dari 3.307 sarana distribusi yang diperiksa 1.099 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) atau sekitar 63 persen.” ujar Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Roy Sprringa, Kamis (1/8/2013).

Dalam hal ini, Malaysia mendominasi sebagai negara produk ilegal sebesar 27 persen. Negara kedua disusul Thailand 22 persen dan Sinngapura 11 persen. Negara lainya seperti China, Perancis dan Slandia Baru. Dikarenakan hal ini kerugian ekonomi mencapai Rp5,2 miliar.

Dalam analisis temuan produk tanpa izin edar (TIE) sebanyak 76 persen dengan kerugian sekitar Rp5.2 miliar. Produk kadarluasa sebanyak 15 persen dengan kerugian Rp1 miliar.

Produk ini banyak beredar di daerah yang jauh dari sentral produksi dan distribusi serta sulitnya akses transportasi, dengan produk-produk seperti biskuit, bumbu instan, dan makanan ringan. “Jayapura, Aceh, Kupang , Palangkaraya, dan Kendari adalah daerah yang sulit akses,” katanya.

Menurutnya, produk rusak sebanyak 2,2 persen dengan kerugian Rp156 juta. Produk rusak seperti penyok dan berkarat produk kaleng susu, buah dalam kaleng dan ikan. Selain itu, produk yang TMK labelksebanyal 0,02 persen dengan kerugian sebesar Rp1.3 juta

Kepala PLT Badan POM, M Hayatie Amal, mengatakan, dalam temuan yang dilakukan Badan POM dari pangan TMK sebanyak 3.037 item dari 171.887 kemasan yang terdiri dari 964 jenis pangan rusak diantaranya ditemukan berbentuk kemasan sebanyak 3.907.

Selain itu, sebanyak 1.844 jenis pangan kadarluasa sebanyak 26.505 ditemukan berupa kemasan. 706 jenis pangan TIE, 130.374 diantaranya berupa kemasan dan 429 jenis TMK label, 11.068 diantaranya berupa kemasan.

“Dibandingkan dua tahun lalu, tahun ini hasil temuan mengalami peningkatan yang signifikan dilihat pada jumlah dan nilai temuan,” kata dia.

Dalam hal ini, lanjut Roy, Badan POM telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan tersebut dengan melakukan pembinaan pada pemilik sarana. Serta melakukan penegakan hukum seperti sangsi administratif yaitu berupa peringatan, perintah pengamanan tempat dan pemusnahan yang dilanjutkan dengan pro-justitia terhadap pelaku usaha yabg telah melakukan hal tersebut berulang kali.

“Tindakan seperti ini tentu menyalahi aturan dan pro-justitia akan dilakukan pada pengedae yang mengedarkan produk pangan ilegal dalam jumlah besar,” ujar dia.

Selain itu, bekerja sama dengan bea cukai untuk pemda setempat untuk membantu melakukan pengawasan. Hal ini akan dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui SKB antara Kemendagri dan Badan POM.

“SKB ini akan menekan kan pada suplaai barang yang dimulai dari keamanan dan penyalahgunaan zat berbahaya. Serta barang tersebut harus didaftarkan dan proses penyalurannya,” tegas dia.

 Sumber :sindonews

Merah Putih dibentangkan sepanjang 7 km di perbatasan

Pontianak-TBN.com :  Bendera Merah Putih sepanjang tujuh kilometer kini berkibar di sepanjang jalan di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, sejak Kamis (1/8/2013).

Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI–Malaysia (Malindo) memasang bendera tersebut dibantu warga Entikong di jalur darat lintas Malindo untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.

“Bendera itu dipasang di sepanjang jalan menuju perbatasan mulai dari Tugu perbatasan antarkecamatan sampai di tugu Pancasila,” kata Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia (Malindo) Letnan Kolonel Infanteri Renal Aprindo Sinaga di Entikong, Jumat.

Ia mengatakan, kegiatan tersebut diikuti warga perbatasan Kecamatan Entikong, Muspika, Kades Entikong, pelajar dan ormas dan pemuda perbatasan.

“Masyarakat sangat antusias untuk memasang bendera di sepanjang jalur perbatasan. Ini menunjukkan warga di perbatasan, cinta dan setia dengan NKRI,” ujarnya.

Sementara Camat Entikong Markus mengatakan, masyarakat di perbatasan tidak pernah ingin lepas dari NKRI. Meskipun kondisi infrastruktur masih minim dan terisolir, tidak melunturkan semangat warga di perbatasan.

“Warga sepenuhnya tetap cinta Merah Putih dan NKRI. Itu terbukti ketika warga diminta untuk mengibarkan bendera di sepanjang jalur perbatasan, semua melakukan dengan semangat,” katanya.

Sekitar 500 bendera sudah terpasang sejak pukul 13.00 WIB dan sampai jelang 17 Agustus diperkirakan sekitar 2.000 bendera yang akan dikibarkan di sepanjang jalur perbatasan Entikong.

“Dimulai pemasangan 500 bendera di jalur darat,” kata Markus lagi.

 Sumber : Antara 

Produk Pangan Ilegal dan Kedaluwarsa Banyak Ditemukan di Perbatasan

Jakarta-TBN.com: Produk pangan ilegal karena tanpa izin edar dan kedaluwarsa banyak ditemukan di daerah perbatasan.

Selain daerah perbatasan, produk-produk jenis ini juga membanjiri daerah yang merupakan pintu masuk daerah seperti daerah pelabuhan. Wilayah-wilayah yang dibanjiri produk ini antara lain Aceh, Batam, Pekanbaru, Pontianak, Jakarta, dan Jayapura.

Deputi III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparringa mengatakan pengawasan yang dilakukan terkait dua hal yaitu pangan olahan dan pangan takjil.

Peredaran pangan ilegal di daerah perbatasan khususnya Sumatra terbilang cukup tinggi. Total nilai pangan olahan ilegal yang beredar mencapai Rp6,9 miliar atau sekitar 76%. Jumlah ini meningkat dari 2012 yang sebesar 63%.

Wilayah yang kerap dibanjiri produk pangan TIE (tanpa izin edar) dan kedaluwarsa adalah wilayah yang tergolong kedalam Free Trade Zone.

“Banyak yang menyalahartikan istilah Free Trade Zone dengan bebas memasukkan apa saja padahal persyaratan tetap berlaku,” jelas Roy saat ditemui pada Kamis (1/8).

Jenis produk yang paling sering ditemukan adalah coklat, minuman berenergi, minuman kaleng dan kembang gula. Sementara negara asal produk TIE dan kedaluwarsa adalah Malaysia, Thailand, Singapura, Italia, dan Jerman.

Produk kedaluwarsa banyak beredar di daerah yang jauh dari sentra produksi dan distribusi serta memiliki akses yang sulit terhadap transportasi. Daerah-daerah tersebut antara lain Aceh, Kupang dan Jayapura.

Jenis produk kedaluarsa yang banyak ditemukan, lanjutnya, adalah biskuit, bumbu instan, dan makanan ringan. “Nilai dari produk TIE yang beredar mencapai total Rp5,2 miliar. Sedangkan nilai produk kedaluwarsa mencapai Rp1 miliar,” urai Roy.

Batam merupakan wilayah yang paling banyak ditemukan produk TIE. Nilai temuan produk semacam ini di Batam mencapai Rp 4,7 miliar.

 

Kepala Balai Besar POM Batam I Gusti Ayu Adhi Aryapatni mengatakan permintaan masyarakat akan produk TIE terbilang tinggi. Beberapa produk TIE yang ditemukan antara lain Susu Milo kemasan dan Susu Bear Brand.

 

Mengawasi tujuh Kabupaten dan dua Kota, Balai Besar POM Batam mengatakan daerah Tanjung Balai karimun merupakan daerah dimana produk TIE sering ditemukan.

Sumber : Metrotvnews.com

Panglima Baru TNI Harus Perhatikan Batas Terluar NKRI

Moeldoko, calon Panglima TNI (Foto: MDTV)

 

JAKARTA – TBN.com: Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Susaningtyas Kertopati atau Nuning, mengatakan, panglima TNI terpilih nantinya harus memperhatikan batas terluar NKRI. Hal ini karena titik-titik batas terluar Indonesia sangat vital dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

“Meski Moeldoko (calon tunggal Panglima TNI) berasal dari AD, tapi harus paham dan menyempurnakan matra AL maupun AU. Untuk AL sendiri mengingat saat ini dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau diantaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga, serta digunakan sebagai titik-titik batas terluar (base point) pengukuran batas wilayah NKRI dengan negara tetangga,” ujar Nuning, saat dihubungi, Rabu (31/7/2013).

Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, lanjut Nuning, kedudukan pulau terluar merupakan beranda nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi.

Untuk melakukan fungsi pengawasan itu, menurutnya, perlu pemenuhan alutsista bagi Angkatan Laut. Menurut Nuning, saat ini alutsista TNI AL belum memadai untuk mengawal Zona Ekonomi Ekslusif dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), terutama dalam atasi illegal fishing, illegal logging hingga perompakan.

“Pemenuhan alutsista harus teranggarkan dengan baik dan dengan tata cara yang dapat diterima pihak manapun. Ini semua agar TNI AL mampu menghadapi tantangan perkembangan ancaman keamanan laut atau maritim dalam bentuk apa pun,” ucap Nuning.

Calon tunggal

Sebelumnya diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan satu nama sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Calon tunggal itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moeldoko. Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

“DPR sudah menerima surat dari Presiden tanggal 23 Juli lalu soal calon pengganti Panglima TNI, yaitu Jenderal Moeldoko,” kata Priyo.

Setelah menerima nama calon yang diajukan Presiden, Pimpinan DPR selanjutnya akan menyerahkan kepada Badan Musyawarah (Bamus) dan Komisi I untuk mempertimbangkan calon itu.

“Diperkirakan paling cepat pada minggu ketiga bulan Agustus,” katanya.

Nantinya, DPR akan memberikan rekomendasi tanpa catatan atau dengan catatan terhadap calon Panglima TNI itu. Namun, Priyo memprediksi, proses pencalonan Moeldoko di DPR akan berjalan lancar.

Sumber : KOMPAS.com